Pemerintah Buka Peluang Impor Gas, jika ...

Pemerintah Buka Peluang Impor Gas, jika ...Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman saat melakukan pemantauan terhadap gas 3 kg. - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
19 Maret 2020 04:27 WIB Newswire Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan membuka peluang impor gas jika ada harga gas yang lebih murah. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Luhut dalam video conference di Jakarta mengatakan harga gas di Indonesia memang termasuk cukup mahal, bahkan pernah mencapai 9 dolar AS per MMBTU, meski saat ini harganya berkisar antara 6-7 dolar AS per MMBTU.

"Maka, malah kita buka peluang ke depan. Misal, Indonesia barat, kalau ada harga gas yang bisa dapat sampai 3 dolar AS per MMBTU, kita impor saja. Jadi nanti gas yang diproduksi di Indonesia timur ya untuk Indonesia timur," katanya, Rabu (18/3/2020). 

Dengan opsi seperti itu, Luhut mengatakan biaya produksi gas akan dapat ditekan karena tidak perlu distribusi yang memakan banyak biaya.

Menurut dia, dalam kondisi tersebut, pemerintah harus lebih fleksibel dan tidak terkekang pada kebanggaan nasional.

"Kita harus lebih fleksibel soal ini, jangan soal kebanggaan nasional. Ini bukan soal kebanggaan nasional, tapi bagaimana mengatur aset kita dan bagaimana kita cerdik untuk kelola sehingga nilai tambah bisa dinikmati negara kita," katanya.

Pemerintah memutuskan agar harga gas bumi diturunkan menjadi rata-rata menjadi sebesar 6 dolar AS/MMBTU di plant gate konsumen mulai 1 April 2020 mendatang.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arfin Tasrif, terdapat tujuh sektor industri yang berhak mendapatkan harga gas khusus, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.

Berdasarkan regulasi harga gas ditentukan beberapa hal, di antaranya harga beli, regasifikasi, distribusi, dan niaga. Untuk harga beli dari hulu sudah memberikan kontribusi 70%, biaya transmisi 13% dan distribusi 17%.

Sumber : Antara