Sebelum Penerapan New Normal, Hotel & Restoran Perlu Dapat Perhatian

Sebelum Penerapan New Normal, Hotel & Restoran Perlu Dapat PerhatianIlustrasi kamar hotel. - istimewa
30 Mei 2020 17:37 WIB Dewi Andriani Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah membantu usaha hotel dan restoran dengan stimulus modal kerja, sebab saat ini setidaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan para pengusaha hotel dan restoran mencapai Rp21 triliun.

Haryadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI, mengatakan pembicaraan mengenai keringanan pemakaian listrik saja saat ini masih alot. Pihaknya bahkan sudah berbicara dengan Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian, tetapi belum ada kepastian.

“Pengusaha tidak minta gratis, yang fair sajalah. Ini kan semua susah,” ujarnya kepada Satgas Covid-19 DPR seperti dalam rilis yang diterima Bisnis pada Sabtu (30/5/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat menutup biaya operasional, listrik, gaji pegawai, dan BPJS dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Untuk itu, perlu adanya stimulus modal kerja dengan jangka waktu pengembalian setelah 2 tahun.

“Jumlah kebutuhan berdasarkan jumlah kamar itu total mencapai Rp21 triliun. Kalau boleh, kami mendapat bantuan modal kerja dengan syarat ringan,” tuturnya.

Pihaknya juga berharap bisa mendapatkan bantuan rapid test secara gratis, sebab saat ini ketika ada yang suspect atau orang dalam pemantauan, hotel dan restoran langsung menghentikan kegiatan sebagai upaya pencegahan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang cukup menghambat industri perhotelan dan restoran.

Anggota Satgas Covid 19 yang juga Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui soal perhotelan dan restoran perlu dapat perhatian.

“Di sejumlah negara yang sudah membuka lockdown-nya, yang pertama digerakkan sektor pariwisata, ini akan menggerakkan hotel dan restoran. Bakal membantu masyarakat lokal juga,” ungkap Melkiades.

Sementara itu, Koordinator Satgas Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad berjanji pekan depan DPR menggelar rapat gabungan komisi dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. “Kita cari solusinya. Sebelum new normal dimulai,” ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia