Advertisement
Sebelum Penerapan New Normal, Hotel & Restoran Perlu Dapat Perhatian

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah membantu usaha hotel dan restoran dengan stimulus modal kerja, sebab saat ini setidaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan para pengusaha hotel dan restoran mencapai Rp21 triliun.
Haryadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI, mengatakan pembicaraan mengenai keringanan pemakaian listrik saja saat ini masih alot. Pihaknya bahkan sudah berbicara dengan Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian, tetapi belum ada kepastian.
Advertisement
“Pengusaha tidak minta gratis, yang fair sajalah. Ini kan semua susah,” ujarnya kepada Satgas Covid-19 DPR seperti dalam rilis yang diterima Bisnis pada Sabtu (30/5/2020).
Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat menutup biaya operasional, listrik, gaji pegawai, dan BPJS dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Untuk itu, perlu adanya stimulus modal kerja dengan jangka waktu pengembalian setelah 2 tahun.
“Jumlah kebutuhan berdasarkan jumlah kamar itu total mencapai Rp21 triliun. Kalau boleh, kami mendapat bantuan modal kerja dengan syarat ringan,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap bisa mendapatkan bantuan rapid test secara gratis, sebab saat ini ketika ada yang suspect atau orang dalam pemantauan, hotel dan restoran langsung menghentikan kegiatan sebagai upaya pencegahan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang cukup menghambat industri perhotelan dan restoran.
Anggota Satgas Covid 19 yang juga Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui soal perhotelan dan restoran perlu dapat perhatian.
“Di sejumlah negara yang sudah membuka lockdown-nya, yang pertama digerakkan sektor pariwisata, ini akan menggerakkan hotel dan restoran. Bakal membantu masyarakat lokal juga,” ungkap Melkiades.
Sementara itu, Koordinator Satgas Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad berjanji pekan depan DPR menggelar rapat gabungan komisi dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. “Kita cari solusinya. Sebelum new normal dimulai,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
- Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
- Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
- Pinjamin Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2025 Lewat Penguatan Literasi
- Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
- Update Harga Jual Emas Antam dan UBS Hari Ini 19 September 2025
Advertisement
Advertisement