Advertisement
Stafsus Menteri BUMN Jelaskan Alasan Kenaikan Tagihan Listrik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Keluhan tentang naiknya tagihan listrik ditanggapi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan tak disebabkan oleh adanya kenaikan tarif, tapi kenaikan pemakaian.
Arya menyatakan bahwa kontroversi tersebut sebenarnya bermuara dari peningkatan pemakaian listrik masyarakat selama masa pandemi Covid-19.
Advertisement
“Jadi yang naik tagihannya, kenapa naik? Karena pemakaian kita di rumah banyak yang dipakai listriknya di rumah, mulai dari anak, orang tua, semuanya bekerja dan sekolah dari rumah,” katanya Rabu (10/6/2020).
Dia menjelaskan, kenaikan tagihan yang tiba-tiba ini juga disebabkan oleh faktor operasional PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang terhambat pandemi Covid-19.
Selama pandemi, khususnya pada Maret—April, petugas PLN tidak dapat melakukan pemeriksaan meteran listrik secara langsung. Alhasil, PLN menggunakan rata-rata pemakaian dalam 3 bulan terakhir untuk menentukan tarif di periode tersebut.
Lonjakan tagihan muncul saat petugas PLN mulai bisa melakukan pemeriksaan meteran secara langsung pada Mei. Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan bayar yang terdeteksi dari pengecekan meteran selama periode 2 bulan sebelumnya.
Kekurangan bayar tersebut kemudian dijumlahkan terhadap tagihan bulan tersebut. Terlebih, tagihan juga meningkat karena penetapan untuk Juni didasarkan pada meteran secara langsung. Sehingga, tagihan pada Juni mengalami peningkatan signifikan.
“Jadi kalau dibilang PLN membohongi tidak bisa, karena meterannya jelas, angkanya jelas, listrik angkanya jelas. Meteran ada di rumah pelanggan, bukan di PLN,” katanya.
Dia menegaskan tidak mungkin PLN sebagai BUMN sengaja membebani masyarakat di tengah situasi pandemi. Bahkan, PLN mencoba memberi keringanan dengan membolehkan pelanggan melunasi kekurangan bayar tersebut dengan mencicil selama 2—3 bulan.
Arya pun meminta publik untuk tidak termakan hasutan politik yang menyudutkan pemerintah dan BUMN. Dia juga mempersilakan masyarakat untuk mengajukan komplain kepada PLN dengan membawa bukti foto meteran masing-masing.
“Kalau ada yang melintir-melintir, tolong lah. Apalagi, yang mempunyai tendensi politik, tolong jujur! Kami berani kok, teman-teman PLN juga berani, coba yang komplain tersebut bawa angkanya ke PLN, lihat meterannya!” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah Incar BPRS di Jogja untuk Merger
- Akhir Libur Sekolah, Sejumlah Tol Jasa Marga Diskon 20 Persen hingga 13 Juli 2025, Ini Daftarnya
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
- Pesan Menteri Nusron dalam Forum Pembangunan Wilayah di Sulteng: Tata Ruang Harus Ketat demi Jaga Ketahanan Pangan
- Rapim Semester I, Menteri Nusron Minta Jajaran Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik
- Buka Dealer Baru di Jogja, Aion Hadirkan 3 Mobil Listrik Andalan
- Kementerian Pertanian Sebut 212 Produsen Beras Berbuat Curang, Polri Segera Bertindak
- Masih Ada Diskon Tiket Kereta Api Sebesar 30 Persen hingga Akhir Juli 2025
- Pemerintah Salurkan Beras Bersubsidi Program SPHP, Dijual dengan HET Rp12.500 per Kg untuk Pulau Jawa
Advertisement
Advertisement