Advertisement
Pada UU Ciptaker Sanksi Perpajakan Disebut Lebih Rendah
Pajak ilustrasi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sanksi perpajakan dalam omnimbus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disebut lebih rendah dibandingkan yang tertera dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyebut hal itu dikarenakan pada UU Ciptaker sanksi diterapkan dengan menyesuakan tingkat bunga.
Advertisement
“Misalnya kekurangan atau keterlambatan membayar pajak, saat ini sanksi dua persen per bulan, dalam RUU Cipta Kerja diubah menyesuaikan tingkat bunga yang berlaku dibagi 12,” katanya dalam jumpa pers daring APBN Kita di Jakarta, Senin (19/10/2020).
Menurut dia, alasan menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku karena keterlambatan pembayaran pajak berefek kepada nilai uang.
Adapun mekanisme penghitungannya, lanjut dia, tingkat suku bunga ditambah tambahan 5 persen karena pembetulan SPT kemudian dibagi 12.
“Tingkat bunga misalnya 6 persen ditambah 5 persen karena pembetulan SPT dibagi 12, jadi kurang dari 1 persen apabila bandingkan dengan posisi sanksi saat ini 2 persen per bulan,” katanya.
Sanksi 100%
Sementara itu pengenaan sanksi 100%, lanjut dia, dikenakan atas pengungkapan yang tidak benar pada saat wajib pajak diperiksa bukti permulaannya.
Angka 100% itu, kata dia, juga lebih rendah dari pengenaan yang saat ini berlaku dalam Undang-Undang KUP.
“Apabila dibandingkan UU KUP, untuk pengungkapan ketidakbenaran pada waktu pemeriksaan bukti permulaan itu besarannya 150 persen,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
INDEF: Ekonomi Indonesia 2026 Dihantui Tantangan Struktur dan Global
Kemendag Optimistis Harga Minyakita Turun Jelang Ramadan 2026
Barang Tertinggal di KAI Daop 6 Capai Rp2,46 Miliar Sepanjang 2025
Kuota Impor Daging Sapi Dipersempit, Pemerintah Klaim Jaga Harga
Advertisement
Menkeu Purbaya Pastikan Stabilitas Rupiah Tetap Terjaga
Ledakan Pipa Gas di Rokan, Produksi Minyak Hilang 2 Juta Barel
Menkeu Tegaskan Rupiah Melemah Bukan karena Isu Deputi BI
Telkomsel Memulihkan Layanan Data dan IndiHome Nasional
REI DIY: Moratorium Lahan Sawah Jadi Tantangan Terbesar di 2026
Advertisement
Update Harga Emas 22 Januari 2026: Antam Turun, UBS, Galeri24 Melonjak
DJP DIY Libatkan 340 Mahasiswa Dampingi Pelaporan SPT 2026
OJK Catat 72 Persen Pedagang Aset Kripto Berizin Masih Merugi
Puluhan Ribu Pekerja Indonesia Kena PHK di 2025, Ini Penyebabnya
BI Perketat Stabilisasi Rupiah di Tengah Tekanan Global
Advertisement
Bea Cukai Yogyakarta Bidik Rp929,64 Miliar pada 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja, Jumat 23 Januari 2026, Berangkat dari Palur
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Update Harga Emas 22 Januari 2026: Antam Turun, UBS, Galeri24 Melonjak
- REI DIY: Moratorium Lahan Sawah Jadi Tantangan Terbesar di 2026
- Telkomsel Memulihkan Layanan Data dan IndiHome Nasional
- Menkeu Tegaskan Rupiah Melemah Bukan karena Isu Deputi BI
- Ledakan Pipa Gas di Rokan, Produksi Minyak Hilang 2 Juta Barel
- Menkeu Purbaya Pastikan Stabilitas Rupiah Tetap Terjaga
- Kuota Impor Daging Sapi Dipersempit, Pemerintah Klaim Jaga Harga
Advertisement
Advertisement
