Jokowi Minta KPPU Dukung Kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong kemitraan antara pengusaha besar dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah tumbuhnya ekonomi digital.

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan saat ini telah terjadi perubahan yang cepat, terjadi disrupsi teknologi yang merubah lanskap bisnis. Jokowi meminta KPPU betul-betul mencermati bisnis model baru. Terutama ekonomi digital, mendalami ekosistem bisnis agar pasar dan tenaga kerja terlindungi dengan adil.

“Berharap KPPU bersama pemerintah terus mendorong kemitraan usaha besar UMKM, melindungi memperkuat agar UMKM naik kelas. Memperkuat UMKM agar naik kelas, memperkuat daya saing ekonomi nasional, sehingga mampu memerangi persaingan regional dan global,” ucap Jokowi, dalam sambutannya talkshow Kemitraan UMKM Dalam Ruang Ekonomi Digital, Selasa (6/7/2021).

BACA JUGA : Jokowi Targetkan Investasi Rp900 Triliun

Jokowi mengharapkan di usia KPPU ke-21 ini dapat terus mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga ekonomi Indonesia semakin kompetitif.

“Ketika semakin sehat dan kuat, kita justru semakin membutuhkan kehadiran KPPU memastikan bahwa mekanisme persaingan usaha bekerja dengan baik. Menciptakan budaya bisnis sehat, meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha. Tidak kalah penting konsumen menikmati hasil dari proses usaha yang sehat ini,” ucapnya.

KPPU didorong tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pencegahan dengan memberi pedoman yang jelas, dan tepat bagi pelaku usaha. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha, edukasi berbisnis sehat sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif.

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi memaparkan bahwa pada 2045 nanti akan terjadi berbagai perubahan signifikan. Berbagai hal menurutnya perlu didorong, mulai dari investasi, manufacturing, ekspor impor. Dalam hal ini ekonomi digital, menjadi hal yang penting.

“Ekonomi digital transaksi saat ini hanya Rp632 Triliun, tetapi ini juga sudah tumbuh luar biasa. Ini akan tumbuh delapan kali menjadi 4.531 Triliun pada 2030 nanti. Ekonomi digital memang sudah harus dilakukan, tidak bisa dielakan,” ujar Luthfi.

Ekonomi Digital

Luthfi juga menekankan hilirisasi digital harus diperhatikan. “Saat ini dapat dikatakan generasi pertama ekonomi digital. Hilirisasi membantu Indonesia menjadi negara kompetitif,” ucapnya.

BACA JUGA : Presiden Minta Pengusaha Berikan THR untuk Pekerja

Ketua KPPU RI, Kodrat Wibowo menyampaikan teknologi digital sangat berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Mau tidak mau merubah tata cara hidup manusia, salah satunya kita rasakan transaksi perdagangan. Kita juga menyadari adanya percepatan akibat pandemi Covid-19 ini,” ucap Kodrat.

Kodrat mengatakan pertumbuhan digital saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM. “Peluang bagi UMKM kedepan, meningkatkan produktivitas inovasi, hingga sektor perdagangan dan perekonomian secara umum bisa menggerakan roda perekonomian melalui transformasi digital ini. Terlepas dari peluang ekonomi digital. Mendorong mengakselerasi teknologi digital untuk bisnis bukan hal mudah, terutama bagi UMKM,” ucapnya.

Dikatakannya yang lebih banyak memanfaatkan teknologi langsung perusahaan besar yang memiliki modal besar. “UMKM tidak memiliki kemampuan optimal mengembangkan infrastruktur digitalnya. Selain masalah sumber daya keuangan ada keterbatasan tenaga kerja terampil, masih minimnya tingkat literasi digital,” ujarnya.

Oleh karena itu, perlu didorong pola kemitraan usaha besar dan kemitraan UMKM. Ada hal yang menurutnya tidak boleh terjadi. Usaha besar dilarang memiliki, menguasai atau mengendalikan UMKM yang menjadi mitranya.

Kodrat menekankan jangan sampai ada eksploitasi mitra, penyalahgunaan posisi tawar yang dominan, dari pihak yang menjalin kemitraan. Diharapkannya adanya sinergitas mendukung seluruh stakeholder, agar timbul kemitraan yang kondusif. Memberi ruang digital untuk mampu bergerak bersama.