Advertisement
Mantan Menkeu Usul BBM Dikenai Cukai demi Pemulihan Ekonomi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Di tengah utang yang besar, Pemerintah disebut membutuhkan anggaran yang besar untuk menyelesaikan permasalah ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto.
Advertisement
Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kondisi tersebut memang menjadi isu persoalan yang rumit menyangkut masalah jangka panjang, menengah, dan panjang.
"Makanya revenue harus dinaikan, kita coba yang go green misalnya carbon tax, jangan sentuh konsumsinya dulu," kata Chatib dalam sharing virtual satu jam bersama Chatib Basri Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: Ratusan Penyandang Disabilitas di Bantul Terima Suntikan Vaksin Covid-19 dari Sinopharm
Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan pemberlakukan cukai bahan bakar minyak atau BBM sebagai salah satu cara untuk pemulihan ekonomi. Upaya tersebut juga dapat mendorong pemulihan hijau atau green recovery sebagai paket reformasi lingkungan.
"Saya tahu ini politically sensisitif, tapi saya ingin katakan, bansos, bantuan UMKM, membutuhkan anggaran besar. Mengapa kita tidak memberlakukan exice (cukai) untuk BBM? BBM itu yang menikmati adalah kelompok atas bukan bawah," jelasnya.
Chatib mencontohkan bila besaran cukai BBM ditetapkan senilai Rp1.000 per liter. Untuk 60 juta kiloliter, negara bisa memperoleh sekitar Rp60 triliun. Dana itu dapat digunakan untuk penanganan krisis.
Dengan demikian, upaya pengenaan cukai akan berdampak baik untuk mengatasi persoalan pembayaran di tengah krisis dan memiliki imbas positif bagi makro ekonomi. Chatib mengimbuhkan, saat ini berbagai negara sudah melakukan berbagai gerakan untuk mendorong pemulihan hijau tersebut.
"Jadi fokus yang memang diperlukan, anggaran lain saya tidak bilang di-cancel tapi bisa ditunggu. Perlu dipertajam prioritasnya, yang bisa ditunda ya ditunda dulu. Jangan korbankan bansos, dan dari segi kesehatan seperti tes PCR bisa lebih murah. Jadi butuh alokasi yang besar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Indra Sjafri dan 24 Direktur Teknik Sedunia Kumpul Pelajari Sepak Bola Jepang
- Bermitra dengan Tokopedia, TikTok Shop Resmi Dibuka Kembali Mulai Besok
- Ganggu Penerbangan, Balai Monitor Semarang Musnahkan Ratusan Alat Komunikasi
- Penipu Daring Catut Nama Prabu Motor Ponorogo Dibekuk, Ternyata Warga Sumsel
Berita Pilihan
- Ada 243 Titik Rawan Perjalanan Kereta Api, PT KAI Gelar Inspeksi Hadapi Libur Akhir Tahun
- Harga Gula di Dalam Negeri Mahal, Ini Penyebabnya
- TikTok Shop Kembali ke Indonesia Gandeng E-Commerce, Ini Reaksi Kemenkop
- Jokowi Buka Opsi Perpanjangan Kontrak Freeport 20 Tahun, Ini Syaratnya
- Lonjakan Harga Bahan Pokok Tak Terkendali
Advertisement
Advertisement

Cari Tempat Seru untuk Berkemah? Ini Rekomendasi Spot Camping di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Stagnan, Termurah Rp590 Ribu
- Sah, TikTok Shop Indonesia Gandeng GoTo untuk Jualan Lagi
- Lebih dari Dua Dekade, Epson Memajukan Teknologi dan Membangun Negeri di Indonesia
- Merayakan Hari Jadi ke-7, Swiss-Belboutique Yogyakarta Usung Tema 7antastic
- Menteri Investasi Setujui Tiktok Shop ke Tokopedia, Ini Alasannya
- Harga Tiket Pesawat Meroket Jelang Libur Akhir Tahun, Kemenhub Beri Penjelasan
- TikTok & Tokopedia Berkolaborasi, Ini Pesan Menparekraf
Advertisement
Advertisement