Advertisement
Mantan Menkeu Usul BBM Dikenai Cukai demi Pemulihan Ekonomi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Di tengah utang yang besar, Pemerintah disebut membutuhkan anggaran yang besar untuk menyelesaikan permasalah ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto.
Advertisement
Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kondisi tersebut memang menjadi isu persoalan yang rumit menyangkut masalah jangka panjang, menengah, dan panjang.
"Makanya revenue harus dinaikan, kita coba yang go green misalnya carbon tax, jangan sentuh konsumsinya dulu," kata Chatib dalam sharing virtual satu jam bersama Chatib Basri Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: Ratusan Penyandang Disabilitas di Bantul Terima Suntikan Vaksin Covid-19 dari Sinopharm
Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan pemberlakukan cukai bahan bakar minyak atau BBM sebagai salah satu cara untuk pemulihan ekonomi. Upaya tersebut juga dapat mendorong pemulihan hijau atau green recovery sebagai paket reformasi lingkungan.
"Saya tahu ini politically sensisitif, tapi saya ingin katakan, bansos, bantuan UMKM, membutuhkan anggaran besar. Mengapa kita tidak memberlakukan exice (cukai) untuk BBM? BBM itu yang menikmati adalah kelompok atas bukan bawah," jelasnya.
Chatib mencontohkan bila besaran cukai BBM ditetapkan senilai Rp1.000 per liter. Untuk 60 juta kiloliter, negara bisa memperoleh sekitar Rp60 triliun. Dana itu dapat digunakan untuk penanganan krisis.
Dengan demikian, upaya pengenaan cukai akan berdampak baik untuk mengatasi persoalan pembayaran di tengah krisis dan memiliki imbas positif bagi makro ekonomi. Chatib mengimbuhkan, saat ini berbagai negara sudah melakukan berbagai gerakan untuk mendorong pemulihan hijau tersebut.
"Jadi fokus yang memang diperlukan, anggaran lain saya tidak bilang di-cancel tapi bisa ditunggu. Perlu dipertajam prioritasnya, yang bisa ditunda ya ditunda dulu. Jangan korbankan bansos, dan dari segi kesehatan seperti tes PCR bisa lebih murah. Jadi butuh alokasi yang besar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
Advertisement

Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Senin 12 Mei 2024, Berangkat dari dari Stasiun Palur, Jebres dan Solo Balapan
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Harga Bahan Pangan Hari Ini Minggu 11 Mei 2025, Bawang Merah Rp39 Ribu hingga Cabai Rpp51 Ribu
- Libur Waisak 2025, KAI Commuter tambah 4 Perjalanan KRL Jogja Solo
- Libur Panjang Waisak, Asita DIY Sebut DIY dan Jawa Tengah Masih Jadi Favorit Wisatawan
- Ada Diskon Tambah Daya 50 Persen dari PLN, Cek Syaratnya
Advertisement