Advertisement
Mantan Menkeu Usul BBM Dikenai Cukai demi Pemulihan Ekonomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Di tengah utang yang besar, Pemerintah disebut membutuhkan anggaran yang besar untuk menyelesaikan permasalah ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto.
Advertisement
Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kondisi tersebut memang menjadi isu persoalan yang rumit menyangkut masalah jangka panjang, menengah, dan panjang.
"Makanya revenue harus dinaikan, kita coba yang go green misalnya carbon tax, jangan sentuh konsumsinya dulu," kata Chatib dalam sharing virtual satu jam bersama Chatib Basri Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: Ratusan Penyandang Disabilitas di Bantul Terima Suntikan Vaksin Covid-19 dari Sinopharm
Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan pemberlakukan cukai bahan bakar minyak atau BBM sebagai salah satu cara untuk pemulihan ekonomi. Upaya tersebut juga dapat mendorong pemulihan hijau atau green recovery sebagai paket reformasi lingkungan.
"Saya tahu ini politically sensisitif, tapi saya ingin katakan, bansos, bantuan UMKM, membutuhkan anggaran besar. Mengapa kita tidak memberlakukan exice (cukai) untuk BBM? BBM itu yang menikmati adalah kelompok atas bukan bawah," jelasnya.
Chatib mencontohkan bila besaran cukai BBM ditetapkan senilai Rp1.000 per liter. Untuk 60 juta kiloliter, negara bisa memperoleh sekitar Rp60 triliun. Dana itu dapat digunakan untuk penanganan krisis.
Dengan demikian, upaya pengenaan cukai akan berdampak baik untuk mengatasi persoalan pembayaran di tengah krisis dan memiliki imbas positif bagi makro ekonomi. Chatib mengimbuhkan, saat ini berbagai negara sudah melakukan berbagai gerakan untuk mendorong pemulihan hijau tersebut.
"Jadi fokus yang memang diperlukan, anggaran lain saya tidak bilang di-cancel tapi bisa ditunggu. Perlu dipertajam prioritasnya, yang bisa ditunda ya ditunda dulu. Jangan korbankan bansos, dan dari segi kesehatan seperti tes PCR bisa lebih murah. Jadi butuh alokasi yang besar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Opsi Bank Indonesia untuk Antisipasi
- Slot Perjalanan KA Yogyakarta-Gambir Ditambah, Ini Jadwalnya
- Transportasi Mudik 2024, Kereta Api Jadi Pilihan Utama
Advertisement
Baznas Kota Jogja Luncrukan Madrasah Al-Quran bagi Difabel Tuna Netra
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Yakin Konflik Iran-Israel Tak Ganggu Cadangan BBM Nasional
- CEO Apple Ingin Ikut Kembangkan IKN Jadi Smart City
- Nilai Tukar Rupiah Melemah Tembus Rp16.176 per Dolar AS, Disperindag DIY: Bisa Dongkrak Ekspor
- OJK Setop Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Covid-19 Sektor PVML
- Tak Hanya Indonesia, Apple Berambisi Kuasai Asia Tenggara
- Serapan Gabah Saat Panen Raya Masih Rendah, Bulog Blak-blakan Penyebabnya
- 3,36 Juta Orang Naik KA, Ini Rute yang Jadi Favorit
Advertisement
Advertisement