Mantan Menkeu Usul BBM Dikenai Cukai demi Pemulihan Ekonomi

Mantan Menkeu Usul BBM Dikenai Cukai demi Pemulihan EkonomiSejumlah warga antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) pascagempa di salah satu SPBU Kota Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2020). - ANTARA
21 Agustus 2021 18:07 WIB Asteria Desi Kartika Sari Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Di tengah utang yang besar, Pemerintah disebut membutuhkan anggaran yang besar untuk menyelesaikan permasalah ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. 

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto. 

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kondisi tersebut memang menjadi isu persoalan yang rumit menyangkut masalah jangka panjang, menengah, dan panjang.

"Makanya revenue harus dinaikan, kita coba yang go green misalnya carbon tax, jangan sentuh konsumsinya dulu," kata Chatib dalam sharing virtual satu jam bersama Chatib Basri Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Ratusan Penyandang Disabilitas di Bantul Terima Suntikan Vaksin Covid-19 dari Sinopharm

Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan pemberlakukan cukai bahan bakar minyak atau BBM sebagai salah satu cara untuk pemulihan ekonomi. Upaya tersebut juga dapat mendorong pemulihan hijau atau green recovery sebagai paket reformasi lingkungan.

"Saya tahu ini politically sensisitif, tapi saya ingin katakan, bansos, bantuan UMKM, membutuhkan anggaran besar. Mengapa kita tidak memberlakukan exice (cukai) untuk BBM? BBM itu yang menikmati adalah kelompok atas bukan bawah," jelasnya.

Chatib mencontohkan bila besaran cukai BBM ditetapkan senilai Rp1.000 per liter. Untuk 60 juta kiloliter, negara bisa memperoleh sekitar Rp60 triliun. Dana itu dapat digunakan untuk penanganan krisis.

Dengan demikian, upaya pengenaan cukai akan berdampak baik untuk mengatasi persoalan pembayaran di tengah krisis dan memiliki imbas positif bagi makro ekonomi. Chatib mengimbuhkan, saat ini berbagai negara sudah melakukan berbagai gerakan untuk mendorong pemulihan hijau tersebut.

"Jadi fokus yang memang diperlukan, anggaran lain saya tidak bilang di-cancel tapi bisa ditunggu. Perlu dipertajam prioritasnya, yang bisa ditunda ya ditunda dulu. Jangan korbankan bansos, dan dari segi kesehatan seperti tes PCR bisa lebih murah. Jadi butuh alokasi yang besar," katanya.

Sumber : bisnis.com