Advertisement
Negara Berpenduduk Muslim Diminta Dorong Kesetaraan Masyarakat
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/5/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Negara-negara berpenduduk muslim perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong kesetaraan bagi masyarakat, sebagai nilai utama dari ekonomi syariah dan agama.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar International Islamic Monetary Economics and Finance Conference, Selasa (26/10/2021). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pentingnya kebijakan negara dalam mendorong kesetaraan.
Advertisement
Menurutnya, seluruh negara berupaya memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. Namun, dia menekankan agar negara-negara berpenduduk muslim untuk turut membuat kebijakan ekonomi yang mendorong kesetaraan masyarakat, karena merupakan nilai dari Islam.
"Tidak bisa terefleksikan keadilan [suatu kebijakan], jika masyarakat miskin tidak bisa memiliki titik awal yang sama. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun terdapat peluang yang sama belum tentu dapat memunculkan hasil yang sama, jika masyarakat miskin tidak memiliki starting point yang sama," ujar Sri pada Selasa (26/10/2021).
Baca juga: Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar Hajar Anak Buahnya Gegara Wajah Tak Tampil di Zoom
Menurutnya, titik awal tersebut salah satunya berupa stabilnya ekonomi rumah tangga pasca pandemi Covid-19. Pemerintah harus mampu menjaga masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan sulit membangkitkan perekonomiannya pasca pandemi Covid-19.
Kebijakan fiskal berperan penting dalam menjaga masyarakat dari dampak berkepanjangan, salah satunya melalui jaring pengaman sosial. Menurut Sri Mulyani, Indonesia menerapkannya melalui pengalokasian anggaran yang besar untuk pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
Selain adanya sejumlah bantuan bagi masyarakat miskin, pemerintah pun memberlakukan pajak progresif bagi masyarakat di tingkat ekonomi tinggi. Hal tersebut bertujuan agar pajak dari orang-orang kaya dapat membantu kebutuhan masyarakat miskin.
"Ini mungkin terlihat sebagai kebijakan fiskal yang umum, tetapi ini merupakan nilai utama dari Islam. Bukan hanya soal penanganan pandemi, tetapi juga mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesetaraan dan masyarakat yang adil," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Rentenir dan Pinjol Ilegal Kini Bisa Dipidana, Ini Aturannya
- Pemerintah Tanggung PPh 21 Pekerja 5 Sektor Padat Karya 2026
- Venezuela Punya Cadangan Minyak Terbesar, tapi Produksi Anjlok
- Penjualan Tiket KAI Tembus 4 Juta pada Arus Balik Nataru
- GIPI DIY: Nataru Ramai, Lama Tinggal Wisatawan Masih Jadi PR
Advertisement
Agenda Event, Pariwisata, Konser dan Olahraga, 7 Januari 2026
Advertisement
Jadi Primadona, Umbul Pelem Klaten Raup Omzet Miliaran Sepanjang 2025
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru, Konsumsi Pertamax Naik 3,5 Persen
- BI Proyeksikan Ekonomi DIY 2026 Tumbuh hingga 5,7 Persen
- Harga Emas Hari Ini 7 Januari 2026, UBS dan Galeri24 Melonjak
- Rentenir dan Pinjol Ilegal Kini Bisa Dipidana, Ini Aturannya
- Ekonomi Vietnam Tumbuh 8,02 Persen pada 2025, Tertinggi 3 Tahun
- Konsumsi Dex Series di Jateng-DIY Naik 35,6 Persen Saat Nataru 2026
Advertisement
Advertisement



