Advertisement
Negara Berpenduduk Muslim Diminta Dorong Kesetaraan Masyarakat
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/5/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Negara-negara berpenduduk muslim perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong kesetaraan bagi masyarakat, sebagai nilai utama dari ekonomi syariah dan agama.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar International Islamic Monetary Economics and Finance Conference, Selasa (26/10/2021). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pentingnya kebijakan negara dalam mendorong kesetaraan.
Advertisement
Menurutnya, seluruh negara berupaya memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. Namun, dia menekankan agar negara-negara berpenduduk muslim untuk turut membuat kebijakan ekonomi yang mendorong kesetaraan masyarakat, karena merupakan nilai dari Islam.
"Tidak bisa terefleksikan keadilan [suatu kebijakan], jika masyarakat miskin tidak bisa memiliki titik awal yang sama. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun terdapat peluang yang sama belum tentu dapat memunculkan hasil yang sama, jika masyarakat miskin tidak memiliki starting point yang sama," ujar Sri pada Selasa (26/10/2021).
Baca juga: Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar Hajar Anak Buahnya Gegara Wajah Tak Tampil di Zoom
Menurutnya, titik awal tersebut salah satunya berupa stabilnya ekonomi rumah tangga pasca pandemi Covid-19. Pemerintah harus mampu menjaga masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan sulit membangkitkan perekonomiannya pasca pandemi Covid-19.
Kebijakan fiskal berperan penting dalam menjaga masyarakat dari dampak berkepanjangan, salah satunya melalui jaring pengaman sosial. Menurut Sri Mulyani, Indonesia menerapkannya melalui pengalokasian anggaran yang besar untuk pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
Selain adanya sejumlah bantuan bagi masyarakat miskin, pemerintah pun memberlakukan pajak progresif bagi masyarakat di tingkat ekonomi tinggi. Hal tersebut bertujuan agar pajak dari orang-orang kaya dapat membantu kebutuhan masyarakat miskin.
"Ini mungkin terlihat sebagai kebijakan fiskal yang umum, tetapi ini merupakan nilai utama dari Islam. Bukan hanya soal penanganan pandemi, tetapi juga mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesetaraan dan masyarakat yang adil," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Forbes April 2026: Kekayaan Elon Musk Tembus Rp13.746 Triliun
- Rahasia Kongo Gumi Bertahan 1.400 Tahun Lebih
- Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
- KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
Advertisement
Rekor, Transaksi Harian SPKLU PLN Tembus 18.088 Selama Lebaran 2026
Advertisement
Mekar Hanya Beberapa Hari, Bunga Bangkai di Palupuh Diserbu Turis
Advertisement
Berita Populer
- Selat Hormuz Lumpuh, Industri Plastik RI Berburu Bahan Baku ke Afrika
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini Stabil, Cek Rinciannya
- 133 Barang Tertinggal di KAI Jogja Saat Lebaran 2026
- Sensus Ekonomi 2026 DIY Libatkan AI, Ini Dampaknya
- Forbes April 2026: Kekayaan Elon Musk Tembus Rp13.746 Triliun
- Harga Plastik Naik Tajam Imbas Penutupan Selat Hormuz
- Beras SPHP 2 Kg Masih Didesain, Mentan Siapkan Distribusi Cepat
Advertisement
Advertisement







