Advertisement
Pemerintah Buru Pengemplang Pajak di 13 Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, BADUNG-Pemerintah menjalin kerja sama dengan 13 negara untuk menagih piutang pajak wajib pajak Indonesia yang berdomisili di negara-negara tersebut.
Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari Program Asistensi Pajak Global, yaitu berupa pemberian bantuan penagihan dan permintaan penagihan bantuan.
Advertisement
"Yang dikerjasamakan piutang pajak yang sudah inkracht dan dilakukan timbal balik dan akan dilakukan langkah tindak lanjut," katanya dalam acara Media Gathering, Rabu (3/11/2021).
Selama ini, pemerintah tidak dapat meminta bantuan negara lain untuk melakukan penagihan pajak karena belum ada aturan domestik yang mendukung.
"Ke depan karena kita berada dalam komunitas internasional, kita bisa meminta bantuan otoritas pajak luar negeri untuk menagihkan utang pajak tadi," jelasnya.
Sebaliknya, otoritas pajak luar negeri juga dapat meminta bantuan kepada otoritas pajak di Indonesia untuk menagihkan utang pajak wajib pajak luar negeri yang berdomisili di Indonesia.
13 negara yang telah bekerja sama dengan pemerintah tersebut di antaranya Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga BBM Tertahan Saat Minyak Dunia Melonjak Tajam
WFH ASN Dimulai, Trafik Internet Diprediksi Tak Ada Lonjakan
Tempe Indonesia Tembus Chile, Nilai Ekspor Rp2,1 Miliar
Aturan BBM Subsidi Baru, Logistik Nasional Terancam Terganggu
Advertisement
Inflasi DIY Maret 2026 0,45 Persen, Lebih Rendah dari Februari
BSI Salurkan Zakat Rp289 Miliar ke BAZNAS, Terbesar di Indonesia
Serapan Anggaran di DIY Masih Rendah, TKD Jadi Penopang
Harga Plastik di Jogja Melonjak hingga 70 Persen, Penjualan Anjlok
Ribuan Pelari Kalcer Ramaikan Run The City by Grand Filano di 8 Kota
Advertisement
Isu Pembatasan BBM Mulai Berlaku 1 April, Ini Tanggapan Pertamina
Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
Stok Melimpah, Pasokan BBM dan LPG di DIY dan Jateng Aman
Per 1 April 2026 Isi BBM Bersubsidi Dibatasi dan Wajib Catat Nopol
Pengamat UGM: Batasi BBM Subsidi untuk Redam Dampak Krisis Minyak
Advertisement
Arus Balik Belum Surut, 51.389 Penumpang Padati Stasiun di Jogja
Berita Pilihan
- Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
- KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
Advertisement
Rute dan Tarif Trans Jogja ke Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga BBM Tertahan Saat Minyak Dunia Melonjak Tajam
- WFH ASN Dimulai, Trafik Internet Diprediksi Tak Ada Lonjakan
- Tempe Indonesia Tembus Chile, Nilai Ekspor Rp2,1 Miliar
- Inflasi DIY Maret 2026 0,45 Persen, Lebih Rendah dari Februari
- Aturan BBM Subsidi Baru, Logistik Nasional Terancam Terganggu
- Rahasia Kongo Gumi Bertahan 1.400 Tahun Lebih
Advertisement
Advertisement
