Strategi Penguatan Kinerja dan Tata Kelola BLU/BLUD di Era New Normal

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman yang lebih komprehensif serta guna mendapatkan informasi terkini terkait isu-isu pengelolaan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimasa new normal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi D.I.Yogyakarta mengadakan Focuss Group Discussion (FGD).

FGD yang mengambil tema “Strategi Pencapaian Kinerja di Masa New Normal dan Penguatan Tata Kelola Dalam Rangka Maturitas (Pengukuran Kedewasaan) Level BLU/BLUD" diselenggarakan pada hari Senin, 21 Februari 2022 secara luring bertempat di aula kantor dan daring melalui zoom. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU DJPb, Agung Yulianta. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat PPKBLU DJPb dengan peserta pimpinan BLU dan BLUD lingkup Kanwil DJPb DIY serta Kepala BPKA/BKAD Provinsi DIY.

Di era new normal ini, perekonomian nasional masih menghadapi tantangan yang luar biasa. BLU dan BLUD sebagai wadah pemerintah dalam pelayanan publik diharapkan memiliki kapabilitas yang mumpuni agar terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Covid-19 bukan menjadi penghambat bagi BLU dan BLUD dalam memberikan kualitas dan stabilitas pelayanan yang diberikan.  Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb DIY,Arif Wibawa dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dengan tata kelola yang baik, potensi dan inovasi di bidang teknologi, optimalisasi aset, dan peningkatan kualitas pelayanan yang dimiliki, satker BLU akan mampu tumbuh dan berkembang mendukung Indonesia maju. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai, antara lain melalui BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation yang digunakan untukmenilai kinerja BLU secara komprehensif dan universal.

Selaras dengan hal di atas, Direktur PPKBLU Ditjen Perbendaharaan, Agung Yulianta, menyampaikan bahwa kontribusi BLU pusat pada ekonomi nasional dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi nasonal pada tahun 2021 di triwulan IV sebesar 4,52 persen. BLU pusat menyumbang PNBP nasional sebesar Rp126 triliun yang artinya berkontribusi lebih dari 25 persen penerimaan PNBP Indonesia dan apabila digabungkan dengan BLUD maka kontribusinya akan semakin banyak mengingat jumlah BLUD di seluruh Indonesia mencapai 1.188 BLUD.

Melihat betapa pentingnya peran BLU dalam penanganan Covid maupun pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Di samping itu, dukungan kolaborasi dari pembina teknis dan pembina keuangan baik BLU maupun BLUD juga tidak kalah penting. Kolaborasi yang ideal akan semakin meningkatkan peran dan kontribusi BLU/BLUD dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya.

Berkenaan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, terdapat inisiasi dari PPK BLU untuk mengukur dan melihat bagaimana tingkat maturitas BLU yaitu dengan melihat apakah BLU sudah mature dari sisi organisasi, tata kelola, dan sistem likuiditas. Hal ini dilakukan dengan melakukan assessment tool melalui maturity rating yang dibangun untuk semua BLU. Sehingga sebagai regulator, pembina keuangan dapat memperoleh profil lengkap BLU sebagai dasar untuk memberikan treatment agar BLU semakin produktif dan efisien serta tidak timbul permasalahan-permasalahan baru yang dapat menghambat dalam memberikan layanan.

Penilaian tata kelola dan kinerja BLU melalui maturaty rating tersebut disampaikan secara komprehensif dalam sesi pemaparan materi oleh Kepala Seksi PST BLU II, Unggul Budi Susilo dan Kepala Seksi PPK BLU I-B. Sesi pemaparan materi diakhiri dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Treasury Management Representative, Lestari.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News