Kinerja APBN Menunjukkan Perbaikan, Akhir Juli 2022 Realisasi Belanja APBN DIY Rp11,95 Triliun

JOGJA-Hingga akhir Juli 2022, kinerja APBN menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sampai dengan Juli 2022 sebesar Rp4,51 triliun atau 60,33 persen dari yang ditargetkan.

Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 20.09 persen (yoy). Kontribusi terbesar adalah kenaikan penerimaan perpajakan 32,57 persen yang didorong oleh pertumbuhan positif komponen PPh 39,29 persen, PPN sebesar 24,18 persen dan penerimaan cukai sebesar 23,20 persen. Sedangkan pada komponen Pajak Lainnya dan Bea Masuk terkontraksi 6,10 persen dan 24,71 persen.

Hal yang mempengaruhi penurunan penerimaan Bea Masuk adalah fluktuasi penerimaan Bea Masuk yang berasal dari penerimaan BC 2.5 yang bersifat insidentil serta tidak adanya penerimaan Bea Masuk yang berasal dari Barang Kiriman. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,17 triliun tumbuh negatif 5,33 persen (yoy).

Dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp11,95 triliun atau 54,58 persen target APBN. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir Juli 2022 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5,66 triliun atau 47,49 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp6,28 triliun atau 63,05 persen.

Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terkontraksi sebesar 7,69 persen (yoy), terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp2,71 triliun (57,87 persen dari pagu Belanja Pegawai), Belanja Barang Rp1,77 triliun (41,45 persen dari pagu Belanja Barang), Belanja Modal Rp1,16 triliun (39,71 persen dari pagu Belanja Modal), dan Belanja Bantuan Sosial Rp8,51 miliar (47,78 persen dari pagu Belanja Bantuan Sosial). Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja belanja K/L antara lain adanya blokir pagu anggaran, pemusatan Pokja Pengadaan, DIPA akibat perubahan SOTK pada K/L Kesehatan belum terbit, dan tidak terbitnya DIPA K/L BPPT dan BATAN akibat peleburan ke BRIN.

Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan akhir Juli 2022 terkontraksi 3,38 persen (yoy), terdiri dari transfer ke daerah yang mencakup Dana Perimbangan Rp4,79 triliun, Dana Insentif Daerah Rp90,71 miliar, Dana Keistimewaan Rp1, 05 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp347,52 miliar. Hal yang mempengaruhi kinerja TKDD antara lain terdapat beberapa Subbidang pada DAK Fisik yang tidak salur sehubungan dengan adanya permintaan henti salur dari kementerian, terdapat subbidang yang tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran dan penurunan alokasi Dana Instensif Daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kinerja APBD DIY sampai akhir Juli 2022 ditunjukkan dengan realisasi belanja yang mencapai Rp7,54 triliun atau 46,86 persen dari alokasi Rp16,09 triliun. Realisasi belanja didominasi oleh Belanja Operasi 76,16 persen, Belanja Transfer 18,43 persen, Belanja Modal 5,12 persen, dan Belanja Tidak Terduga 0,51 persen.

Sedangkan realisasi pendapatan daerah telah tercatat sebesar Rp9,03 triliun atau 59,16 persen dan didominasi oleh komponen pendapatan dari dana transfer sebesar Rp6,18 triliun atau 68,49 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi DIY.

Realisasi Belanja PC-PEN sampai dengan 29 Juli 2022 secara nasional mencapai Rp142,04 triliun atau 31,2 persen terhadap alokasi PC-PEN APBN 2022. Realisasi terdiri dari realisasi Sektor Penanganan Kesehatan Rp30,66 triliun, Sektor Perlindungan Masyarakat Rp64,76 triliun, dan Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp46,61 triliun. Sementara itu realisasi Belanja PC-PEN di Provinsi DIY sampai dengan 29 Juli 2022 sebesar Rp1,15 triliun yang terdiri dari realisasi cluster Kesehatan Rp436,93 miliar (klaim covid, insentive nakes K/L Kemenkes) dan cluster Perlinmas Rp714,14 miliar (PKH, sembako, BLT Migor).*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News