Gelar Bussines Matching UMKM, OJK DIY: Kuatkan Perekonomian dengan Inklusi Keuangan

Harianjogja.com, JOGJA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menggelar Business Matching UMKM: Fasilitasi Pembiayaan bagi UMKM di Gedung OJK DIY, Rabu (12/10/2022). Ratusan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di DIY mengikuti kegiatan tersebut. 

Kepala OJK DIY, Parjiman mengatakan Business Matching UMKM salah satunya bertujuan mendorong pemulihan ekonomi pelaku UMKM setelah terdampak pandemi Covid-19.

Untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, katanya, pemerintah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Business Matching UMKM yang digelar OJK tersebut, lanjutnya, menjadi bagian promosi akses pemasaran digital bagi para pelaku UMKM. OJK, katanya, bersama industri jasa keuangan akan terus memberikan edukasi dan literasi agar masyarakat mampu meningkatkan literasi keuangannya. 

"Termasuk memberikan akses seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan. Kredit Usaha Rakyat atau KUR misalnya, di DIY sudah bisa diajukan melalui situs online," katanya saat membuka kegiatan tersebut.

BACA JUGA: Indef Sebut Ekspor Sawit Bisa Selamatkan Indonesia dari Ancaman Resesi

KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang disalurkan melalui lembaga jasa keuangan dengan pola penjaminan. Pengajuan KUR secara online ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan akses UMKM untuk sektor perbankan.

Business Matching UMKM yang digelar, lanjut Parjiman juga untuk merayakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 yang digelar setiap Oktober. Tujuan BIK dilaksanakan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

Tahun ini, terdapat empat sektor yang menjadi fokus literasi OJK. Masing-masing adalah UMKM, perempuan, difabel, dan masyarakat daerah 3T (terluar, terisolir, tertinggal). 

Dia mengatakan, meskipun masyarakat banyak yang memanfaatkan produk atau jasa keuangan namun pemahaman terhadap produk atau jasa keuangan maupun risikonnya tergolong rendah. Berdasarkan hasil survei nasional, literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan OJK pada 2019 tercatat terdapat inklusi keuangan sebesar 76,19%.

Menurut Parjiman, peningkatan literasi keuangan pelaku UMKM dan masyarakat diharapkan juga dapat berdampak pada penguatan aspek perlindungan mereka sebagai konsumen.

"Adapun tema BIK yang diangkat tahun ini adalah Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Jokowi yang menargetkan inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024," katanya.

BACA JUGA: Mie Sedaap Ditarik dari Sejumlah Negara, Wings Group Turun Lakukan Investigasi

Dalam kegiatan tersebut, OJK mengundang empat narasumber. Keempatnya masing-masing adalah Pimpinan Desk Kredit Mikro Kecil dan Konsumer Bank BPD DIY, Fera Mia Rosa; Branch Manager PT Asuransi Jasindo, L Dwi Setiawan; Asst. Vice President PT Pegadaian Area Yogyakarta, Winarta; dan Public Policy and Government Relations Senior Lead Tokopedia, Kevin Tiganna Tarigan.

Dijelaskan Fera, kinerja Bank BPD DIY hingga Juli 2022 untuk pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) menguasai market share 16,27% dan penyaluran kredit mencapai 19,26% dari 59 bank umum dan 63 BPR di DIY.

"Kami menyediakan plafon kredit untuk KUR dengan beberapa skema, super mikro maksimal Rp10 juta, mikro maksmal Rp100 juta dan kecil maksmal Rp500 juta," katanya.

Sementara Public Policy and Government Relations Senior Lead Tokopedia, Kevin Tiganna Tarigan mengatakan untuk membantu peningkatan capacity building para pelaku UMKM, Tokopedia menggelar Kelas Maju Digital Pemula.

Kegiatan ini digelar untuk membantu UMKM pemula untuk memiliki toko daring di Tokopedia. Ada juga Kelas Maju Digital Lanjutan yang bertujuan membantu UMKM yang telah memiliki toko untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan mengetahui fitur-fitur dalam ekosistem Tokopedia, termasuk kelas pemasaran digital.

"Kami juga mendirikan Mitra Tokopedia untuk mendukung pemerintah dalam percepatan digitalisasi UMKM/warung agar lebih berkembang dan membantu pendapatan pemerintah melalui pembayaran produk digital seperti PLN, PBB dan PDAM di warung," katanya.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News