OJK Bakal Perpanjang Restrukturisasi Kredit, GIPI: Semoga Benar-Benar Terealisasi

Harianjogja.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyambut baik rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan kemungkinan besar akan melakukan perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi B. Sukamdani berharap rencana tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat sehingga pelaku usaha terutama perhotelan dapat pulih seperti sebelum pandemi Covid-19.

“Kami harap betul-betul dapat direalisasikan, kalau enggak, bukan hanya hotel yang bermasalah, banknya juga kena masalah terhadap cadangan uangnya. Memang harus diberikan perpanjangan, kalau tidak akan bikin susah semua,” kata Hariyadi, Selasa (18/10/2022).

Hingga kini OJK masih terus mengkaji sektor-sektor yang membutuhkan restrukturisasi, karena belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19 setelah program ini direncanakan berakhir pada Maret 2023.

BACA JUGA: Ketahui Pentingnya Cek Kesehatan! Lab Ini Tawarkan Program Khusus

OJK juga menyebutkan beberapa sektor yang masih butuh konsentrasi lebih tinggi seperti akomodasi, yakni perhotelan, serta sektor makanan minuman (mamin). Kedua sektor ini tercatat masih memiliki proporsi kredit restrukturisasi tinggi.

Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan perusahaaan yang tergabung dalam GIPI masih belum sanggup jika restrukturisasi tersebut berhenti pada 2023. Alasannya, industri pariwisata masih berjuang untuk pulih.

Hariyadi mengatakan program pemerintah tersebut yang sudah berjalan sejak 2021 sangat membantu industri pariwisata seperti hotel dan restoran untuk dapat bertahan hingga mulai tumbuh. “Adanya restrukturisasi kredit sangat berpengaruh terhadap cash flow perusahaan sehingga kami tidak keberatan untuk operasional,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut.

Mengacu pada catatan OJK, dalam merespons pandemi Covid-19, pada Maret 2020 OJK telah mengeluarkan kebijakan quick response dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 yang berlaku hingga 31 Maret 2021.

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 memperpanjang kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com