Advertisement
Alokasi BLT UMKM Belum Jelas, Ini Penyebabnya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebut rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih dalam pembahasan.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Eddy Satria menyebutkan pihaknya masih mengupayakan adanya BLT UMKM atau disebut Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Advertisement
“BPUM masih kami usahakan tetapi mengingat waktu, kemungkinannya ya wait and see,” ujarnya dalam acara Maju Digital di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Lebih lanjut, Eddy menyampaikan mengingat waktu yang sudah di pengujung 2022, kemungkinan besar bantuan tersebut akan ada pada 2023.
“Kalau tidak jadi tahun ini ya tahun depan dengan bentuk ya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini nggak seperti saat Covid-19 di 2020 dan 2021. ini tentu akan dirumuskan kembali, tentu saja Kemenkop selalu berusaha setiap ada bantuan itu akan kami lakukan secara maksimal,” lanjutnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut 60 Negara Tertekan Utang, Bagaimana dengan Indonesia?
Bantuan yang diberikan, kata Eddy, akan kembali disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini sejalan dengan sumber dana tersebut.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai bank penyalur BPUM, BLT UMKM, mengungkapkan hingga saat ini belum ada instruksi untuk penyaluran bantuan tersebut.
“Khusus terkait BPUM 2022, sampai dengan saat ini belum ada instruksi kepada BRI untuk menjadi bank penyalur,” ujar Sekretaris Perusahaan BBRI Aestika, Oryza Gunarto, awal Oktober lalu.
Adapun Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengungkapkan BLT UMKM saat ini masih dalam pembahasan bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. "BLT UMKM saat ini belum ada keputusan [cair], jadi masih dibicarakan di Kementerian Perekonomian," katanya.
Sebelumnya, saat pernyatan penaikan harga BBM 3 September lalu, Jokowi telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan DAU untuk pelaku usaha mikro maupun mandiri.
“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
Advertisement
Jalan Rusak di Sleman Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Pasang Spanduk Obyek Wisata Jeglongan Sewu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- OJK Klaim Ketahanan Perbankan Terjaga di Tengah Pelemahan Rupiah
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- AirAsia Batalkan Penerbangan ke Malaysia Akibat Erupsi Gunung Raung di Sitaro Sulut
- Rupiah Melemah, HIPMI Usulkan Ini kepada Pemerintah
Advertisement
Advertisement