Advertisement
Alokasi BLT UMKM Belum Jelas, Ini Penyebabnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebut rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih dalam pembahasan.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Eddy Satria menyebutkan pihaknya masih mengupayakan adanya BLT UMKM atau disebut Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Advertisement
“BPUM masih kami usahakan tetapi mengingat waktu, kemungkinannya ya wait and see,” ujarnya dalam acara Maju Digital di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Lebih lanjut, Eddy menyampaikan mengingat waktu yang sudah di pengujung 2022, kemungkinan besar bantuan tersebut akan ada pada 2023.
“Kalau tidak jadi tahun ini ya tahun depan dengan bentuk ya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini nggak seperti saat Covid-19 di 2020 dan 2021. ini tentu akan dirumuskan kembali, tentu saja Kemenkop selalu berusaha setiap ada bantuan itu akan kami lakukan secara maksimal,” lanjutnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut 60 Negara Tertekan Utang, Bagaimana dengan Indonesia?
Bantuan yang diberikan, kata Eddy, akan kembali disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini sejalan dengan sumber dana tersebut.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai bank penyalur BPUM, BLT UMKM, mengungkapkan hingga saat ini belum ada instruksi untuk penyaluran bantuan tersebut.
“Khusus terkait BPUM 2022, sampai dengan saat ini belum ada instruksi kepada BRI untuk menjadi bank penyalur,” ujar Sekretaris Perusahaan BBRI Aestika, Oryza Gunarto, awal Oktober lalu.
Adapun Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengungkapkan BLT UMKM saat ini masih dalam pembahasan bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. "BLT UMKM saat ini belum ada keputusan [cair], jadi masih dibicarakan di Kementerian Perekonomian," katanya.
Sebelumnya, saat pernyatan penaikan harga BBM 3 September lalu, Jokowi telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan DAU untuk pelaku usaha mikro maupun mandiri.
“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Ini Rencana Penyaluran Kedit BBNI Saat Kantongi Rp55 Triliun Dana Pemerintah
Advertisement

Puluhan Motor di Gunungkidul Tak Lolos Uji Emisi Kendaraan
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
- KUR Perumahan Rp130 Triliun Dipastikan Cair Tahun Ini
- Mainan Jepang Jadi Magnet Wisata, Orang Dewasa Ikut Borong Koleksi
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Cicil Rumah dengan Bunga Rendah
- Proposal Bisnis Kopdes Wajib Sertakan Rincian Pembangunan Gudang
Advertisement
Advertisement