Alokasi BLT UMKM Belum Jelas, Ini Penyebabnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebut rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih dalam pembahasan.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Eddy Satria menyebutkan pihaknya masih mengupayakan adanya BLT UMKM atau disebut Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Advertisement
“BPUM masih kami usahakan tetapi mengingat waktu, kemungkinannya ya wait and see,” ujarnya dalam acara Maju Digital di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (27/10/2022).
Lebih lanjut, Eddy menyampaikan mengingat waktu yang sudah di pengujung 2022, kemungkinan besar bantuan tersebut akan ada pada 2023.
“Kalau tidak jadi tahun ini ya tahun depan dengan bentuk ya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini nggak seperti saat Covid-19 di 2020 dan 2021. ini tentu akan dirumuskan kembali, tentu saja Kemenkop selalu berusaha setiap ada bantuan itu akan kami lakukan secara maksimal,” lanjutnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut 60 Negara Tertekan Utang, Bagaimana dengan Indonesia?
Bantuan yang diberikan, kata Eddy, akan kembali disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini sejalan dengan sumber dana tersebut.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai bank penyalur BPUM, BLT UMKM, mengungkapkan hingga saat ini belum ada instruksi untuk penyaluran bantuan tersebut.
“Khusus terkait BPUM 2022, sampai dengan saat ini belum ada instruksi kepada BRI untuk menjadi bank penyalur,” ujar Sekretaris Perusahaan BBRI Aestika, Oryza Gunarto, awal Oktober lalu.
Adapun Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengungkapkan BLT UMKM saat ini masih dalam pembahasan bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. "BLT UMKM saat ini belum ada keputusan [cair], jadi masih dibicarakan di Kementerian Perekonomian," katanya.
Sebelumnya, saat pernyatan penaikan harga BBM 3 September lalu, Jokowi telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan DAU untuk pelaku usaha mikro maupun mandiri.
“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan: Menagih Janji Penuntasan Kasus Hilangnya 135 Nyawa
- Gaungkan Transisi Energi, Direktur PLN Bahas EBT di Universitas Peradaban
- Kaesang Effect, PSI Klaten Klaim Kebanjiran Permintaan Gabung Jadi Sukarelawan
- Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-alap Jokowi di Bogor, Presiden Hadir
Berita Pilihan
- BP Tapera Salurkan Pembiayaan Rumah FLPP Rp17,24 Triliun untuk 33 Provinsi
- Bank Mandiri Siap Penuhi Ketentuan Pemblokiran Rekening Judi Online
- Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg
- Pertumbuhan Ekonomi RI Menguat, Tekstil Negara Maju Serbu Pasar Domestik
- Kembangkan Wisata Halal, Jumlah Hotel Syariah di Indonesia Naik 500%
Advertisement

Pematian Aliran Air Selokan Mataram Dijadwalkan Hari Ini, Bupati Sleman Minta Ditunda
Advertisement

Unik, Taman Sains Ini Punya Gedung Seperti Pesawat Ruang Angkasa
Advertisement
Berita Populer
- Begini Keuntungan dan Risiko Menabung di BPR
- Transaksi Kripto Terus Merosot 3 Tahun Terakhir, Ini Penyebabnya
- BPD DIY Terima Penghargaan BPD Terbaik Kategori Sedang dalam Ajang BUMD Award 2023
- Daftar Promo Tiket KA Murah
- Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Kian Murah
- Bursa Setop Perdagangan Saham BUMN Waskita
- Larangan TikTok Shop, Luhut: Tak Pengaruhi Investasi
Advertisement
Advertisement