IMF dan Bank Dunia Ingatkan Risiko Resesi Global di 2023

Harianjogja.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) kembali mewanti-wanti adanya risiko resesi global pada 2023, terutama di negara-negara kecil yang rentan.

Saat ini Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan China secara serentak tengah mengalami pelambatan ekonomi. “Mulai 2023 dunia menghadapi tahun yang sulit, lebih keras dari tahun sebelumnya. Sepertiga dari ekonomi global akan berada dalam resesi karena AS, UE, dan China semuanya melambat secara bersamaan,” ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dikutip dari Bloomberg, Senin (9/1/2023).

BACA JUGA : Strategi dan Tips Keuangan yang Bebas dari Resesi

Adapun, Bank Dunia menegaskan bahwa tanpa krisis lain pun pertumbuhan global pada 2023 akan melambat secara signifikan. Hal tersebut didorong akibat kondisi keuangan negara yang memburuk dan gangguan lanjutan dari perang Rusia-Ukraina.

“Bahkan tanpa krisis lain, pertumbuhan global tahun ini diperkirakan melambat tajam, mencerminkan pengetatan kebijakan sinkron yang bertujuan menahan inflasi yang sangat tinggi, kondisi keuangan yang memburuk, dan gangguan lanjutan dari invasi Rusia ke Ukraina,” kata Bank Dunia dalam laporan ‘Global Economic Prospects’.

Upaya global dan nasional yang mendesak diperlukan untuk memitigasi risiko penurunan tersebut, serta risiko kesulitan utang di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang (emerging market and developing economies/EMDEs).

BACA JUGA : Perekonomian di Bawah Ancaman Resesi 2023

Karena pertumbuhan investasi pada 2023 juga diperkirakan akan tetap di bawah rata-rata dua dekade terakhir.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan EMDE untuk memastikan bahwa setiap dukungan fiskal difokuskan pada kelompok rentan, ekspektasi inflasi tetap terjaga dengan baik, dan sistem keuangan tetap tangguh.

Akibatnya, dalam beberapa waktu terakhir Federal Reserve (The Fed) secara agresif menaikkan suku bunga yang juga diikuti oleh para gubernur bank masing-masing negara demi untuk mengurangi tekanan harga sementara pemerintah mendukung bisnis dan rumah tangga dengan menahan biaya energi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com