Advertisement
Muncul Fenomena Flexing Pejabat Pajak, Pengusaha DIY: Tak Pantas Dilakukan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah pengusaha di DIY tetap akan mematuhi ketentuan pembayaran pajak ditengah aksi flexing pejabat di lingkungan kementerian keuangan. Meski begitu, mereka menilai aksi pamer gaya hidup mewah para pejabat itu tidak pantas dilakukan.
Wakil Ketua Bidang Keuangan, Perbankan, Keuangan Syariah, dan Pasar Modal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Wawan Hermawan mengatakan flexing yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Jogja dinilai tidak pas di tengah pemerintah sedang memacu ekonomi dan pendapatan daerah, termasuk dari pajak.
Advertisement
BACA JUGA : Mario Dandy Suka Pamer di Medsos, Begini Pandangan
"Ya ditengah situasi pemerintah sedang mengoptimalkan dan memacu pendapatan dari pajak, ada pejabat yang memamerkan kekayaannya, hidup hedonis. Itu yang menurut kami tidak pas," katanya, Minggu (5/3/2023).
Di sisi lain, lanjutnya, para pengusaha dikejar-kejar terus untuk membayar pajak dan mencoba mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Selama ini, kata Wawan, pengusaha di DIY berupaya untuk taat membayar pajak. Mereka pun sering memberikan sosialisasi kepada pengusaha terkait perpajakan.
"Satu sisi kami dioyak-oyak [dikejar-kejar] suruh buat bayar pajak, tetapi pegawai pemerintah justru memamerkan gaya hidup hedon. Jadi itu [bisa menimbulkan] antiklimaks," katanya.
Dia berharap, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya untuk colling down. Pasalnya, aksi flexing para pejabat pajak tersebut sedikit banyak dapat memengaruhi kepercayaan pengusaha pada pemerintah. Khususnya terkait pembayaran pajak.
Meski begitu, Wawan memastikan fenomena flexing pejabat pajak tersebut tidak lantas membuatnya enggan membayar pajak. Wawan juga memastikan anggota Kadin DIY tetap patuh dengan ketentuan pajak yang berlaku. Kadin DIY juga sering memberikan sosialisasi pentingnya pajak sebagai pendapatan pemerintah.
BACA JUGA : Psikolog: Orang Suka Pamer Punya Masalah Soal Harga Diri
Menurutnya, pengusaha di DIY juga akan tetap membayar pajak sesuai ketentuan agar kelak tidak menimbulkan persoalan baru. "Bisa dibilang kami tertib dan intens dalam membayar pajak, ada tax amnesty juga. Kami nggak berani melakukan penyimpangan. Harus mengikuti ketentuan, termasuk membayar pajak," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perbarindo, Tedy Alamsyah disela pembukaan Rapimda Kadin DIY di Jogja Expo Center, Jumat (3/3/2023). Menurut dia, para pelaku usaha di bawah Perbarindo tetap akan menaati ketentuan pembayaran pajak seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Bayar pajak tetap, itu kewajiban. BPR itu dikelola juga untuk patuh dan taat pada undang-undang, aturan OJK termasuk ketentuan pajak. Tugas kami, tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah," kata Teddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
Advertisement
Semula April, Kesiapan Pengolahan Sampah di Kota Jogja Mundur hingga Awal Mei
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sahid Raya Hotel Gelar Konser Iwan Fals, Presale Tiket 30 April 2024
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Dorong Laju Transisi Energi, PLN Kampanyekan Kendaraan Listrik pada Peringatan Hari Bumi 2024 Jawa Tengah
- Tak Terpengaruh Konflik Iran-Israel Harga Minyak Dunia Turun
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, DPD REI DIY: Tidak Menjadikan Bisnis Properti Kolaps
- Seusai Lebaran, Harga Bawang Merah Jadi Mahal
- Lahan Panen DIY April 2024 Diperkirakan 35.557 Hektare, Gunungkidul Terluas
Advertisement
Advertisement