Advertisement
Harga Rumah Subsidi Tak Kunjung Naik, Pengembang Segera Setop Produksi?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terus mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga rumah subsidi setelah tiga tahun tidak mengalami perubahan.
Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya mengatakan tersendatnya pembaruan harga rumah subsidi memicu ketidakselarasan antara ongkos produksi dan profit penjualan.
Advertisement
"Banyak developer anggota [REI] di daerah yang sudah berhenti berproduksi karena cost terlalu tinggi, praktis hampir tidak ada profit," kata Bambang, Jumat (19/5/2023).
Sebagai informasi, selama tiga tahun terakhir, pengembang rumah subsidi terus menanti penyesuaian harga rumah subsidi yang tak kunjung selaras dengan kenaikan harga bahan bangunan, serta kenaikan harga BBM.
BACA JUGA: Ini Komentar PUPR soal Harga Rumah Subsidi yang Tak Kunjung Naik
Batasan harga rumah subsidi saat ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No 242/KPTS/M/2020 pada Maret 2020.
Untuk dapat mengeluarkan keputusan harga rumah baru, Kementerian PUPR masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur besaran kenaikan harga rumah subsidi, khususnya terkait dengan pembebasan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Harga baru rumah subsidi informasi terakhir yang kami dapatkan dari PUPR sudah dalam tahap penyusunan PMK di Kementerian Keuangan. DPP REI terus mendorong hal ini ke kemenko perekonomian, PUPR, Badan Kebijakan Fiskal dan Kemenkeu," ujarnya.
Sebelumnya, REI telah menemui BKF selaku pembuat kebijakan terkait penyesuaian harga rumah subsidi. Adapun, BKF menawarkan kenaikan sebesar 5%, sedangkan usulan dan kesepakatan bersama Kemen-PUPR sejak awal yakni 7%.
Sebenarnya, angka tersebut masih di bawah dari usulan para pengembang, yaitu 13%. Namun, pengembang menilai kenaikan 7% masih lebih baik jika dibandingkan tetap mempertahankan harga dengan kondisi saat ini.
"Semoga bisa segera terealisasi, karena sejak hampir 3 tahun lalu dan karena kenaikan harga BBM. Harga material sudah naik, sedangkan harga rumah belum naik," ungkapnya.
Bambang juga menekankan peranan swasta dalam hal ini yang turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat perlu dibarengi dengan keberlanjutan bisnis pengembang.
"Kami membantu mempercepat pembangunan rumah rakyat dengan spek dan harga yang di tentukan pemerintah. Jadi semoga penyesuaian harga rumah MBR yang merupakan keniscayaan segera diumumkan," ujarnya.
Kendati banyak anggota daerah yang mengalami kesulitan, Bambang memastikan pihaknya masih akan ikut serta dalam mendorong tercapainya program sejuta rumah (PSR) tahun ini tersalurkan secara tepat sasaran.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Ekonom UGM Dukung Pajak E-commerce, Ciptakan Keadilan Pengusaha Daring dan Luring
- Libur Panjang Tahun Baru Islam, PHRI DIY Sebut Hotel Ramai hingga 4 Hari
- TikTok Akan Dibeli Orang Kaya di AS, Begini Respons Pemerintah China
- Kelola Sampah Sepenuh Hati, Bisnis Hotel Semakin Berseri
- Semarakkan Liburan Sekolah, MORAZEN Yogyakarta dan Waterboom Jogja Gelar Lomba Mewarnai
- Update! Harga Bahan Pangan Selasa 1 Juli 2025
Advertisement
Advertisement