Advertisement
Harga Rumah Subsidi Tak Kunjung Naik, Pengembang Segera Setop Produksi?
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terus mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga rumah subsidi setelah tiga tahun tidak mengalami perubahan.
Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya mengatakan tersendatnya pembaruan harga rumah subsidi memicu ketidakselarasan antara ongkos produksi dan profit penjualan.
Advertisement
"Banyak developer anggota [REI] di daerah yang sudah berhenti berproduksi karena cost terlalu tinggi, praktis hampir tidak ada profit," kata Bambang, Jumat (19/5/2023).
Sebagai informasi, selama tiga tahun terakhir, pengembang rumah subsidi terus menanti penyesuaian harga rumah subsidi yang tak kunjung selaras dengan kenaikan harga bahan bangunan, serta kenaikan harga BBM.
BACA JUGA: Ini Komentar PUPR soal Harga Rumah Subsidi yang Tak Kunjung Naik
Batasan harga rumah subsidi saat ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No 242/KPTS/M/2020 pada Maret 2020.
Untuk dapat mengeluarkan keputusan harga rumah baru, Kementerian PUPR masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur besaran kenaikan harga rumah subsidi, khususnya terkait dengan pembebasan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Harga baru rumah subsidi informasi terakhir yang kami dapatkan dari PUPR sudah dalam tahap penyusunan PMK di Kementerian Keuangan. DPP REI terus mendorong hal ini ke kemenko perekonomian, PUPR, Badan Kebijakan Fiskal dan Kemenkeu," ujarnya.
Sebelumnya, REI telah menemui BKF selaku pembuat kebijakan terkait penyesuaian harga rumah subsidi. Adapun, BKF menawarkan kenaikan sebesar 5%, sedangkan usulan dan kesepakatan bersama Kemen-PUPR sejak awal yakni 7%.
Sebenarnya, angka tersebut masih di bawah dari usulan para pengembang, yaitu 13%. Namun, pengembang menilai kenaikan 7% masih lebih baik jika dibandingkan tetap mempertahankan harga dengan kondisi saat ini.
"Semoga bisa segera terealisasi, karena sejak hampir 3 tahun lalu dan karena kenaikan harga BBM. Harga material sudah naik, sedangkan harga rumah belum naik," ungkapnya.
Bambang juga menekankan peranan swasta dalam hal ini yang turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat perlu dibarengi dengan keberlanjutan bisnis pengembang.
"Kami membantu mempercepat pembangunan rumah rakyat dengan spek dan harga yang di tentukan pemerintah. Jadi semoga penyesuaian harga rumah MBR yang merupakan keniscayaan segera diumumkan," ujarnya.
Kendati banyak anggota daerah yang mengalami kesulitan, Bambang memastikan pihaknya masih akan ikut serta dalam mendorong tercapainya program sejuta rumah (PSR) tahun ini tersalurkan secara tepat sasaran.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintahan Prabowo Diminta Bangun Industri LPG Bahan Baku Lokal
- Toko Online Temu Asal China Dilarang Masuk Indonesia, Ini Alasan Menkominfo
- Mendag Sita 11.000 Ton Siku Baja Tanpa SNI Senilai Rp11 Miliar
- Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Diklaim Mampu Menarik Investasi dari Jepang
- Harga Rokok di Indonesia Disebut Terlalu Murah, Picu Banyaknya Perokok
Advertisement
Pengajuan Bantuan RTLH ke Pemkab Kulonprogo Belum Direspons, Begini Tanggapan DPUPKP
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini, 11 Oktober 2024, Naik Jadi Rp1,48 Juta per Gram
- Sejarah Panjang Bong Suwung yang Kini Suwung usai Ditertibkan KAI
- Harga BBM Turun Bisa Bikin Deflasi Lagi? Ini Penjelasan BPS DIY
- Hasil Table Top di Bali, Asita DIY Sebut Masih Banyak PR untuk Gaet Wisman ke Jogja
- Tekan Angka Stunting, Alfamart Sahabat Posyandu Kembali Digelar di Kota Jogja
- PAFI Kota Kediri Berkontribusi pada Peningkatan Kompetensi Apoteker
- Yamaha Rilis Varian dan Warna Terbaru Fazzio Hybrid Series, Skutik Gen Z yang Auto Worth It
Advertisement
Advertisement