Luar Biasa! RI Kantongi Pajak Digital dari Google Cs Sebesar Rp23 Triliun Lebih
Hingga 31 Maret 2024, DJP Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp23,04 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perekonomian global masih menghadapi situasi yang sangat tidak pasti. Dia bahkan memprediksi situasi ketidakpastian global akan berlanjut pada 2024.
BACA JUGA: Sri Mulyani Ajak Talenta Terbaik di Indonesia Kerja di World Bank
Hal ini sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional, misalnya Bank Dunia (World Bank) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini hanya akan mencapai 2,1 persen.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2023 mencapai 2,7 persen dan proyeksi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hanya sebesar 2,7 persen.
“Saya baru saja kembali dari Paris [Paris Summit 2023] dan memang menggambarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global masih tak pasti, sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD, semuanya menggambarkan tahun 2023 ini tahun yang cukup lemah dibandingkan tahun lalu atau dibandingkan 2021,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).
Sejalan dengan pelemahan ekonomi global, perdagangan global pada 2023 juga menunjukkan pelemahan yang signifikan, yang mana diperkirakan hanya tumbuh 2,4 persen pada tahun ini, melemah dari pertumbuhan pada 2022 sebesar 5,1 persen dan pada 2021 yang mencapai 10,6 persen.
Di sisi lain, permintaan global juga mengalami penurunan. Meski laju inflasi diperkirakan menurun, namun levelnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
“Ini menggambarkan pergulatan kebijakan pada level makro dan moneter masih akan menjadi suatu tema yang sangat dominan,” kata Sri Mulyani.
Selain permasalahan tersebut, eskalasi geopolitik di Ukraina dan yang terjadi di antara negara besar di dunia juga masih membayangi perekonomian global. Debt distress, terutama di negara berkembang maupun di negara maju juga menghalangi pemulihan ekonomi.
“Beberapa negara sektor keuangannya mengalami kerapuhan, inflasi tinggi dan suku bunga yang meningkat menjadi salah satu faktor yang mengerosi pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut,” kata dia.
Dari sisi PMI Manufaktur, imbuhnya, juga mencerminkan tekanan yang masih sangat tinggi. Di antara negara G20 dan Asean-6, hanya 24 persen negara yang berada pada posisi ekspansi dan meningkat, diantaranya India, Filipina, Rusia, Jepang, dan China. Sementara itu, negara yang berada di zona ekspansi hanya 14 persen termasuk Indonesia, Thailand, dan Mexico.
“Mayoritas negara PMI manufakturnya dalam kondisi kontraksi, ini memang menggambarkan aktivitas dari PMI manufaktur, kondisi ekonomi keseluruhan dan pertumbuhan ekonomi global termasuk perdagangan global mengalami pelemahan,” jelas Sri Mulyani.
(Sumber: Bisnis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Hingga 31 Maret 2024, DJP Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp23,04 triliun.
Polri menegaskan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Forum Anak Daerah (FAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar hari pertama dari rangkaian kegiatan "Temu Hati #17" di Ruang Nyi Ageng Serang
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.