Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5%, tapi Ada 8 Catatan Penting

Harianjogja.com, JAKARTA—Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5% pada 2023, namun dengan beberapa catatan.

Melansir laporan resmi yang dikutip pada Senin (26/6/2023), IMF menilai perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang kuat pada tahun 2022. Perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,3 persen didorong oleh permintaan domestik dan kinerja ekspor yang solid di tengah harga komoditas internasional yang tinggi. 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 5 persen pada 2023, dengan adanya pengaturan kebijakan yang lebih ketat dan normalisasi harga komoditas," tulis IMF dalam laporan yang bertajuk "Indonesia: 2023 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia". 

Selanjutnya, IMF meramal inflasi yang telah mencapai puncaknya sebesar 6 persen pada 2022. Inflasi Indonesia diperkirakan akan kembali ke kisaran target Bank Indonesia (3±1 persen) pada semester II/2023. 

Baca juga: 7 Kampus Swasta di Indonesia yang Menawarkan Beasiswa KIP Kuliah

Sementara itu, neraca transaksi berjalan mencapai 1 persen dari PDB pada tahun 2022. Hal tersebut didukung oleh harga komoditas yang tinggi dan diproyeksikan akan berubah menjadi defisit kecil pada tahun 2023. Kemudian, risiko secara umum dinilai seimbang dalam jangka pendek.

Catatan Penting dari IMF 

Meski pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia sesuai target, IMF memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan para pengambil kebijakan. 

Pertama, IMF mencatat bahwa ekonomi Indonesia berkinerja kuat, tekanan inflasi moderat, dan kebijakan makroekonomi telah dikembalikan secara tepat ke kondisi sebelum pandemi. Prospeknya tetap baik, dan risiko secara luas seimbang, tetapi dengan ketidakpastian yang cukup besar terkait lingkungan eksternal.

Kedua, IMF menyambut baik pencapaian pagu defisit APBN kembali ke 3 persen satu tahun lebih awal dari yang diperkirakan. IMF juga memuji komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal.

"Para direktur IMF menekankan pentingnya strategi fiskal jangka menengah yang konkrit ke depan, termasuk upaya untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan, melaksanakan reformasi subsidi energi dan memperluas perlindungan sosial," tulis laporan IMF. 

Ketiga, IMF mencatat bahwa kebijakan moneter telah diperketat secara tepat untuk menjaga stabilitas harga. Namun, IMF menekankan perlunya kebijakan moneter untuk bertindak tegas jika inflasi mengalami kenaikan. Direktur IMF juga menyambut baik berakhirnya pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana sesuai jadwal.

Keempat, IMF mengatakan bahwa sektor keuangan Indonesia tetap tangguh, tetapi pengawasan intensif tetap penting untuk mengatasi kerentanan terkait suku bunga yang lebih tinggi dan hubungan bank pemerintah. IMF sepakat bahwa langkah-langkah keringanan peraturan terkait krisis tidak perlu diperpanjang ketika berakhir pada Maret 2024 untuk mengurangi risiko, termasuk risiko penundaan pengakuan kerugian.

Kelima, IMF mengamati bahwa Indonesia memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk merespons guncangan yang merugikan. Mereka sepakat bahwa nilai tukar harus memainkan peran sebagai peredam guncangan, dengan catatan bahwa penggunaan intervensi valuta asing mungkin tepat dalam guncangan dan keadaan tertentu.

"Keenam, IMF menyambut baik undang-undang yang baru-baru ini diadopsi tentang penciptaan lapangan kerja dan sektor keuangan, sambil mencatat pentingnya implementasi yang cepat dan momentum reformasi yang berkelanjutan. Hal itu untuk mendorong lingkungan bisnis yang mendukung, meningkatkan pendalaman keuangan, dan mengurangi efek dari pandemi Covid-19," tulis IMF. 

Ketujuh, IMF mencatat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilirisasi dari komoditas mentah, seperti nikel. IMF juga menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi, dan mencatat bahwa kebijakan harus diinformasikan oleh analisis biaya-manfaat lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas.

"Dalam konteks tersebut, para Direktur IMF meminta untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," kata IMF. 

Terakhir, IMF menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan deforestasi. IMF mencatat bahwa reformasi subsidi energi dan penetapan harga karbon sangat penting untuk memfasilitasi transisi hijau, tetapi juga setuju bahwa transisi tersebut perlu dikelola dengan hati-hati dan bahwa memobilisasi pembiayaan swasta sangat penting.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com