Pengguna QRIS di DIY Tumbuh, Capai 671.000 per Mei 2023

Harianjogja.com, JOGJA—Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di DIY sampai Mei 2023 sebanyak 671.000 pengguna. Tumbuh 131.279 pengguna atau 43,2% secara tahunan atau year on year (yoy).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan jumlah merchant QRIS di DIY per 9 Juni 2023 sebanyak 613.000. Meningkat 53.272 merchant baru atau tumbuh 32% yoy dibandingkan Juni 2022.

"Bisa dilihat masing-masing tumbuh 43,2% yoy dan 32% yoy, nah perkembangan ini menurut hemat kami bisa menjadi modal utama dari DIY," ucapnya dalam acara Capacity Building on Asean Issues untuk Stakeholders Daerah dengan tema Peluang dan Tantangan Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia, di Hotel Tentrem, Senin (10/7/2023).

Sementara secara nasional hingga minggu ke-4 Juni 2023 jumlah merchant QRIS sudah mencapai 26,6 juta dan jumlah penggunanya sudah melebihi 34 juta. BI menargetkan 45 juta pengguna QRIS dan 1 miliar transaksi tahun ini.

Baca juga:  Sebagai Ketua Umum dan Calon Presiden Prabowo Dinilai Unggul Karena Tak Bisa 'Disetir'

"Setelah di tahun lalu mempunyai 15 juta dari merchant kami sediakan. Kami sediakan dari sisi suplai dan saat ini dua-duanya dari sisi suplai dan demand," jelasnya.

QRIS, kata Filianingsih, tidak hanya diperkuat di dalam negeri tapi juga melalui implementasi QRIS antar negara. Jika bepergian ke Thailand dan Malaysia sudah tidak perlu lagi menukar uang, cukup melakukan scan. "QRIS ini kami perkuat tidak hanya di dalam negeri tapi juga melalui implementasi QRIS antar negara,2 katanya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Yuna Pancawati mengatakan inovasi sistem pembayaran berkembang dari tahun ke tahun, sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi. Serta seiring dengan kemajuan sistem digitalisasi dan instrumen-instrumen transaksi pembayaran.

"Pesatnya perkembangan ini telah mendorong lahirnya ekonomi digital yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia dan DIY," paparnya.

Menurutnya DIY menjadi salah satu provinsi yang cepat dalam mengadopsi perkembangan digital. Tren peningkatan ini perlu disikapi oleh berbagai pihak termasuk instansi pemerintah. "Pemerintah perlu memanfaatkan digitalisasi untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat mempercepat proses kerja atau efisiensi serta meningkatkan transparansi data akuntabilitas." (Anisatul Umah).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News