Dampak Nunggak Pinjol: Sulit Peroleh Kredit hingga Pekerjaan

Harianjogja.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat terutama mahasiswa agar waspada ketika bertransaksi menggunakan paylater ataupun pinjaman online (pinjol). Pasalnya, ketika terjadi tunggakan, maka dapat mempengaruhi skor kredit yang tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menyebut sejumlah bank pun kini mengeluhkan bagaimana banyak anak muda yang tidak bisa mengajukan kredit.

“Sebenarnya pinjaman online alias peer to peer lending yang terintegrasi ke SLIK itu bagus ya. Tapi, yang menjadi masalah ketika mereka ada yang punya masalah ke pinjol," sebutnya saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jumat(18/8/2023). 

BACA JUGA : 6 Cara Merdeka dari Pinjol Ilegal Menurut OJK

Menurutnya, tunggakan kecil mulai dari Rp300.000 hingga Rp400.000 pun bisa merusak kredit skor, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank, mendapatkan beasiswa, hingga mendapat pekerjaan.

Bahkan, dia menyebut seringkali orang mengalami kesulitan saat ingin melunasi tunggakan pinjaman atau paylater, lantaran sejumlah layanan pinjaman online mungkin sudah ditutup, sulit dihubungi, atau terdapat berbagai masalah lainnya yang membuat proses pelunasan menjadi sulit. 

"Jadi, perlu berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan ini, karena situasi semacam ini nyata terjadi di sekitar kita dan kita akan mengintegrasikan itu [pinjol]," tegasnya. 

Sebagai informasi, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mengatasi kredit macet financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending). 

Kali ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengungkapkan pihaknya akan membangun pusat data fintech lending atau pusdafil. 

“Kami mengharapkan pada waktunya, kami memiliki punya pusat data fintech lending atau pusdafil. Ini sangat penting karena nanti dengan pusdafil ini, pendanaan dan lending bisa kami monitor secara harian,” kata Agusman dalam Konferensi Pers di Menara Radius Prawiro Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat Jumat (18/8/2023). 

Agusman mengatakan pangkalan data tersebut nantinya akan terkoneksi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Dengan demikian, industri mampu dengan cepat memantau kelayakaan kredit, penyelenggara pun bisa  memastikan siapa yang mereka beri pinjaman. 

“Misalnya untuk mengajukan kredit tidak ada masalah antar industri itu terkoneksi, kalau udah connect kan bagus. [Penyelenggara] sudah tau yang dikasih pinjam bagus. Idenya seperti itu, jadinya terkoneksi,” katanya. 

BACA JUGA : Kredit Macet Pinjol Rp1,73 Triliun Didominasi Kalangan Generasi Z dan Milenial

Agusman menjelaskan untuk saat ini SLIK sudah tersambung ke dalam perbankan dan multifinance. Dia berharap dengan pusdafil tersebut, fintech lending bisa saling terhubung. 

Dia mengatakan bahwa pertumbuhan P2P lending mencapai 18,86 persen per Juni 2023. Sementara itu, tingkat wanprestasi (TWP) 90 hari industri fintech lending mencapai 3,36 persen. Menurutnya angka tersebut di bawah 5 persen, sehingga masih terkendali. 

“Meskipun terkendali kami ingin disaat yang sama baik di sisi lender dan borrower juga harus menjaga kinerja agar sistem tetap terjaga,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com