DIY Gelontorkan Rp2,5 Miliar untuk Free Ongkir Sibakul Tahun Ini

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus mendorong UMKM untuk bisa naik kelas. Salah satunya dengan memberikan bebas ongkos kirim (Ongkir) bagi UMKM yang terdaftar dalam platform SiBakul.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan tahun ini Pemda DIY menyiapkan Rp2,5 miliar. Ke depan, lanjutnya, anggaran tersebut akan semakin besar lagi. Besarannya belum bisa disampaikan karena masih didiskusikan.

"Kalau anggaran terbesarnya DIY saat ini siapkan Rp2,5 miliar sepanjang 2023. Ke depan akan semakin besar lagi untuk [meningkatkan] daya saing," paparnya, Senin (4/9/2023).

BACA JUGA: Suryodiningratan Ingin Satukan Potensi Lokal Jadi Daya Ungkit Ekonomi Warga

Mekanisme bebas Ongkir ini berlaku untuk pengiriman di luar DIY atau luar negeri dengan pembiayaan dari Danais. Dengan adanya mekanisme bebas Ongkir di platform SiBakul menyebabkan kapasitas UMKM bertumbuh sebesar 3,68% sampai Agustus 2023, dengan UMKM lokal sebanyak 346.000 UMKM data dari Dinas Koperasi dan UKM DIY.

"Sinergi dan kolaborasi antar lembaga senantiasa dilakukan oleh Pemda DIY, dalam menjembatani dan mengembangkan UMKM berskala ekspor. Koordinasi terjalin dengan Bank Indonesia (BI), Pemda, dan instansi, serta asosiasi melalui Forum Komunikasi Ekspor dan Impor," paparnya.  

Dia berharap anggaran bebas Ongkir bisa diperbesar dan diperluas lagi tahun depan. UMKM yang masuk ke platform SiBakul, kata Beny, sudah tervalidasi dan terkurasi dengan baik.

"Ketika punya UMKM harus terkurasi dan terstandarisasi sehingga kalau orang yang belanja melalui hub itu SiBakul maka dia akan belanja di situ ongkos kirim ditanggung Pemda," ucapnya.

Kepala Perwakilan BI DIY, Ibrahim mengatakan pelaku UMKM menjadi penopang ekonomi DIY 99,56%. Mampu menyerap 75% atau sekitar 3/4 tenaga kerja di DIY. Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja terus meningkat. Misalnya dibandingkan dengan 2006 yang masih 44.5%.

"Artinya UMKM ini yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY perlu didukung dan didorong bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan momentum bagi kita semua yang perlu dimanfaatkan, karena UMKM ada kontribusi signifikan, ketahanan UMKM harus dijaga untuk topang ekonomi," paparnya.

Menurutnya dalam rangka mendukung UMKM di DIY ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Seperti asimetri informasi antara UMKM dengan lembaga keuangan. Juga keterbatasan kualitas SDM UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan.

"Kemudian untuk lembaga keuangan juga punya keterbatasan informasi keuangan, dalam hal ini UMKM yang siap dibiayai."

Merespon hal ini, BI melakukan pengembangan UMKM melalui tiga pilar. Diantaranya korporatisasi, peningkatan kapasitas dan pembiayaan, pembiayaan kepada UMKM baik perbankan dan lembaga keuangan.

"Ini menjadi hal terpenting agar UMKM naik kelas. Timbal balik keduanya merupakan simbiosis mutualisme dalam ekonomi bagi seluruh pihak yang tentu saja akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan domestik bruto," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.