Advertisement
Kabar Gembira! PPN Gratis untuk Rumah Baru Berlaku mulai November 2023
Perumahan/rumah - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% untuk pembelian rumah baru mulai November 2023 hingga Juni 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan stimulus untuk sektor perumahan tersebut dilakukan untuk mendorong permintaan akan rumah.
Advertisement
Baca Juga: Pemerintah Diminta Menghapus Sejumlah Pajak Agar Harga Rumah di Jogja Murah
Nantinya hal ini akan mendorong kinerja sektor konstruksi. Pemberian PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100% khusus bagi rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Sementara rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar, beban pajak yang ditanggung pemerintah hanya sampai dengan Rp2 miliar, sementara Rp3 miliar sisanya dibayar dengan tarif normal 11%. Secara rinci, kebijakan tersebut terbagi menjadi dua fase. PPN DTP 100% berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024.
Baca Juga: Rekayasa SPT Pajak, Rumah dan Tanah Pengusaha Minyak Goreng Senilai Rp3,5 Miliar Disita
Sementara pada Juli 2024 hingga Desember 2024, pemerintah masih akan memberikan pembebasan PPN, tetapi hanya 50%. Artinya, masyarkat hanya perlu membayar PPN sebesar 5,5%. Adapun, untuk mendapatkan insentif ini, hanya berlaku untuk 1 NIK/NPWP per rumah atau satu orang hanya boleh membeli satu rumah.
“Kita tidak menambahkan prasyarat lain. Tujuannya menyerap rumah-rumah yang sudah dibangun, stok yang ada, sehingga bisa memunculkan demand,” ujar Sri Mulyani, Senin (6/11/2023).
Baca Juga: Singapura Kerek Pajak Properti bagi Orang Asing
Sri Mulyani melaporkan total anggaran yang diperlukan untuk program PPN DTP senilai Rp3,38 triliun. Sekitar Rp0,42 triliun untuk sisa tahun ini, dan Rp2,96 triliun untuk 2024. Adapun, bagi masyarakat yang pernah menjadi penerima insentif serupa pada masa pandemi Covid-19 juga mendapatkan hak untuk memanfaatkan PPN DTP ini selama 14 bulan ke depan.
“PPN DTP yang waktu itu dalam covid-19, sehingga stimulus untuk mendorong sektor konstruksi, maka tetap boleh,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Siapkan Dua Skenario Menurunkan Harga Tiket Pesawat
Jelang Jokowi Lengser RUU Koperasi Masih Menggantung, Ini Kata Kemenkop UKM
BI DIY Sebut Biaya Kuliah Berpotensi Kerek Inflasi
Advertisement
Dehumidifier LEKA, Solusi Masalah Kelembapan Rumah
Geger Dana Nasabah BTN Hilang, OJK Turun Tangan
Jangan Mudah Tergiur Keuntungan Fantastis! Ini 4 Ciri Investasi Bodong
Advertisement
Pemerintah Tetapkan Kewajiban Sertifikasi Halal Diundur hingga 2026
Advertisement
Wamenkeu Sebut Konsumsi Rumah Tangga Topang Perekonomian Nasional
Berita Pilihan
- Kunjungan ke Mal di Jogja Melonjak saat Long Weekend, Diprediksi Capai 50 Persen
- Pindah Faskes BPJS Kesehatan Bisa lewat Ponsel, Ini Caranya
- Asita DIY Siap Dilibatkan Pembahasan Penerbangan Internasional di YIA
- Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menteri Perindustrian Beberkan Rencana Lanjutannya
- Pemilu Bikin Pasar Properti DIY Lesu, REI DIY Optimistis Triwulan II 2024 Tumbuh Positif
Advertisement
Advertisement
Tak Mau Telat Terbang? Ini 5 Rekomendasi Hotel Bandara Terbaik di Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Kemenparekraf Rilis Peta Jalur Wisata Berbasis Cerita Historical Trail of Joglosemar
- Geger Dana Nasabah BTN Hilang, OJK Turun Tangan
- Jangan Mudah Tergiur Keuntungan Fantastis! Ini 4 Ciri Investasi Bodong
- BI DIY Sebut Biaya Kuliah Berpotensi Kerek Inflasi
- Dehumidifier LEKA, Solusi Masalah Kelembapan Rumah
- Jelang Jokowi Lengser RUU Koperasi Masih Menggantung, Ini Kata Kemenkop UKM
- BI DIY Optimis Kredit Masih Tumbuh Meski Suku Bunga Naik, Begini Penjelasannya..
Advertisement
Advertisement
