Advertisement
REI DIY Sebut LSD Hambat Investasi Properti di DIY
Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur. Anisatul Umah/Harian Jogja.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY menyebut penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu penghambat investasi properti di DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur.
Dia menjelaskan sudah ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di provinsi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten. Namun masih ada aturan lagi yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN berlandaskan UU terkait ketahanan pangan. Sehingga Kementerian ATR/BPN membuat peta LSD.
Advertisement
"Memang ada kendala, harus saya sampaikan ada kendala, karena ada dobel pengaturan di sisi tata ruang," ucapnya, Rabu malam (20/12/2023).
Kementerian ATR/BPN punya peta LSD berdasarkan data dari citra satelit. Sementara RDTR yang dibuat pemerintah kabupaten juga punya proyeksi sendiri terkait dengan lahan pertanian.
Baca Juga:
Puluhan Orang Jadi Korban Perumahan Mangkrak, REI DIY Beri Tanggapan...
Kendalikan Harga Tanah, Ini yang Dilakukan Dispertaru DIY
Harga Tanah di DIY Kian Mahal, Begini Respons REI DIY
"Tapi mungkin dalam satu hektare tidak seproduktif yang diharapkan, dianggap lahan nonpertanian. Itu bisa untuk industri, bisa perdagangan, bisa jasa, dan bisa permukiman," jelasnya.
Namun dua aturan dari pemerintah daerah dan kementerian jika dibenturkan sering tidak sinkron. Meski dua aturan ini masing-masing punya landasan UU.
Ilham menyebut karena tidak sinkron pemerintah daerah harus mengajukan permohonan ke Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lahan yang akan dijadikan lokasi investasi dikeluarkan dari LSD.
"Tapi kan jadi proses yang menghambat, karena harus memohon dulu. Menurut kami menghambat karena pada akhirnya Kementerian ATR/BPN pun mengikuti apa yang diputuskan Pemda, jadi kan menghambat. Ada yang satu tahun bahkan lebih jadi proses investasi jadi tidak cepat dan ada ketidakpastian," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
- KAI Prediksi Puncak Arus Balik Kereta Api Mulai Terjadi Minggu Ini
Advertisement
Advertisement
Musim Semi Tiba, Keindahan Bunga Sakura di Taman Yuyuantan Beijing
Advertisement
Berita Populer
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
- Bantuan Beras dan Minyak Goreng 33,2 Juta KPM Cair, April Tuntas
- Harga Cabai Anjlok Serentak, Bapanas Pastikan Stok Aman
- Harga Minyak Melejit, Pemerintah Siapkan Opsi WFH dan Hemat Rp80 T
- Konsumsi BBM Naik 28 Persen, Pertamina Jamin Stok Aman Saat Lebaran
- Update Harga Emas Hari Ini: Stabil di Rp2,26 Juta per Gram
- Inflasi DIY Maret 2026 Diprediksi Nyaris 1 Persen
Advertisement
Advertisement







