Advertisement
APBN per Januari Surplus Rp31,3 Triliun
Investasi daerah / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pendapatan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus senilai Rp31,3 triliun pada Januari 2024.
Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan surplus per Jnauari 2024 ini setara dengan 0,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Advertisement
“Surplus anggaran Rp31,3 triliun yang sekitar 0,14% dari PDB serta pembiayaan anggaran Rp106,4 triliun telah direalisasikan,“ ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2/2024).
Kondisi APBN yang surplus tersebut, lanjutnya, tercermin dari pendapatan negara yang mampu mencapai Rp215,5 triliun atau 7,7% dari target, sementara belanja negara terealisasi sejumlah Rp184,2 triliun atau 5,5% dari total pagu tahun ini yang mencapai Rp3.325,1 triliun.
BACA JUGA: Pembangunan SPAM Kamijoro Tahap Pertama Ditargetkan Rampung Oktober 2024
Suahasil memerinci, belanja Pemerintah Pusat telah tersalurkan senilai Rp96,4 triliun, belanja K/L mencapai Rp44,8 triliun, belanja non-K/L sejumlah Rp51,6 triliun. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp87,8 triliun.
Dari sisi pendapatan negara yang terkumpul Rp215,5 triliun diperoleh dari penerimaan perpajakan senilai Rp149,2 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp22,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp43,3 triliun.
“Kalau dilihat secara target APBN, ini konsisten di sekitar 7,5% sampai 8,8% dari target APBN penerimaan telah kita kumpulkan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada bulan pertama 2024 ini kinerja APBN masih cukup baik dan momentum pertumbuhan ekonomi masih terjaga.
Belanja negara yang terealisasi pun sesuai dengan program dan prioritas nasional. Meski demikian, Sri Mulyani terus mewaspadai situasi global yang melemah.
“Kami harus mewaspadai situasi global masih cukup menantang dan kecenderungan masih lemah sehingga kami perlu menjaga sumber-sumber penerimaan dalam negeri,” ujarnya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
Advertisement
Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
BI Yakin Ekonomi RI 2025 Tumbuh di Atas Titik Tengah
Advertisement
Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
Advertisement
Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement
Juara Nasional dan Internasional, 828 Pelajar DIY Diberi Penghargaan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
- Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
- Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
- Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
- Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
- Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
- Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
Advertisement
Advertisement
