RSUP Sardjito Hemat Biaya Operasional 75 Persen Usai Pakai Gas Bumi
RSUP Dr. Sardjito menghemat biaya operasional hingga 75% setelah menggunakan gas bumi PGN untuk boiler, laundry, sterilisasi, dan dapur.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh sengketa Pilpres 2024 dianggap berdampak positif dalam jangka pendek terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.
Kaprodi S3 Ilmu Ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Catur Sugiyanto mengatakan dampak keputusan ini di sektor ekonomi untuk jangka pendek bisa mengurangi ketidakpastian.
Dia menjelaskan gestur dari pasangan calon (Paslon) 01 dan 03 setelah keputusan MK ini juga menunjukkan penerimaan. Sehingga para pelaku pasar memberikan respon yang positif.
"Ketidakpastian berkurang, sehingga keputusan-keputusan bisnis bisa segera dilakukan," ucapnya, Rabu (24/4/2024).
Menurutnya, lawatan Prabowo Subianto ke China dan kunjungan investor Apple ke Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia masih menarik untuk berinvestasi.
Kemudian, ia menduga sektor pertanian (food estate) dan infrastruktur jalan tol masih akan menjadi prioritas presiden terpilih. Dia berharap hilirisasi sektor pertambangan masih tetap menjadi prioritas.
Dan strategi pembangunan ekonomi hijau terkait dengan kerusakan hutan bisa ditangani dengan serius. "Green economy (kerusakan hutan) ditangani dengan serius," katanya.
BACA JUGA: Kejari Gunungkidul Kembalikan Uang Sitaan Korupsi Rp470 Juta ke RSUD Wonosari
Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo berpandangan keputusan MK ini sesuai dengan dugaan banyak kalangan, baik akademisi dan pelaku ekonomi. Sehingga mereka sudah bersiap atas keputusan ini.
Menurutnya bagi pelaku ekonomi yang masih ragu kemungkinan masih akan wait and see, melihat terlebih dahulu seperti apa kebijakan dari presiden terpilih. Khususnya bagi pelaku ekonomi yang akan berinvestasi ke Indonesia.
Sri menyebut pelaku ekonomi masih mempertanyakan, apakah kepemimpinan yang baru akan melanjutkan program sama persis dengan presiden sebelumnya, atau akan ada modifikasi. Sehingga mereka masih menunggu implementasinya.
"Ini keputusan, bagaimanapun puas tidak puas harus dihormati oleh siapapun termasuk pelaku ekonomi," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, wait and see hanya dilakukan oleh para pelaku sektor besar. Sebab ada juga kelompok yang tidak terpengaruh dengan gejolak politik dalam negeri, seperti usaha mikro kecil dan menengah.
Juga sektor pertambangan dengan pasar ekspor tidak terlalu terdampak pada keputusan MK dan perubahan politik yang ada. "Business as usual baik ada Pemilu, ada keputusan MK," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUP Dr. Sardjito menghemat biaya operasional hingga 75% setelah menggunakan gas bumi PGN untuk boiler, laundry, sterilisasi, dan dapur.
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Dua narapidana Lapas Cibinong diperiksa setelah ditemukan Ombudsman di area SAE yang disebut sebagai klaster mewah.