MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Perumahan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Bukan hanya karyawan yang menolak adanya iuran Tapera, namun pengusaha dan perusahaan juga demikian. Sebab jika diperhatikan, perusahaan juga turut "dirugikan" dengan iuran Tapera ini karena menanggung 0,5% dari iuran.
Sebelum Tapera, perusahaan di Indonesia juga sudah membayar berbagai iuran karyawannya kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:
1. Iuran BPJS Kesehatan
4% dibayar perusahaan
1% dibayar karyawan.
2. BPJK Ketenagekerjaan
JKK: 0,24% dari gaji bulanan (dibayar perusahaan)
JKM: 0,3% dari gaji bulanan (dibayar perusahaan)
JHT: 5,7% dari gaji bulanan; 3,7% dari perusahaan dan 2% dari gaji karyawan
Jaminan Pensiun: 3% dari gaji bulanan; 2% dari perusahaan dan 1% dari gaji karyawan.
BACA JUGA: Mulai 1 Juni, KA Banyubiru Relasi Semarang-Solo Berhenti di Stasiun Telawa Boyolali
Mengacu pada alasan tersebut, berbagai protes pun diberikan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pihaknya konsisten menolak pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bakal dibebankan ke pekerja swasta.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengungkapkan pihaknya telah menolak wacana program Tapera bagi pekerja swasta sejak munculnya UU No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
"Apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera," jelas Shinta dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).
Selain itu, Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, juga menjelaskan jika Tapera hanya akan menambah beban perusahaan.
“Kalau tambahan Tapera lagi itu kan kita tambah beban perusahaan, nanti buat daya saing kita menurun. Keadaan kita sekarang masih berat, baru kita mulai naik sekarang, jangan diberikan beban dulu,” kata Frans kepada wartawan, Rabu (29/5/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.
Pengusaha dan ekonom menyampaikan kriteria cawapres ideal pendamping Prabowo, mulai dari stabilitas politik hingga kemampuan mengawal kebijakan ekonomi.
Kemenhut menegaskan perlindungan Badak Jawa sebagai prioritas konservasi nasional setelah kelahiran anak badak kelima dari induk Desy.
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Polisi Malaysia menangkap pemilik kapal MT Global 168 yang digunakan menyelundupkan 1,16 ton ketamin ke perairan Tanjung Balai Asahan.