Advertisement
Pakar UGM Sebut Ormas Keagamaan Tidak Punya Kapabilitas di Tambang
Ilustrasi tambang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan kebijakan pemerintah memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan sangat tidak tepat. Menurutnya ormas keagamaan tidak punya kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
Dia khawatir ormas keagamaan akan menjadi broker atau makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta. Menurutnya usaha pertambangan di Indonesia masih ada di wilayah abu-abu yang penuh dengan tindak pidana pertambangan.
Advertisement
"Ormas keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar," paparnya, Rabu (12/6/2024).
Baca Juga: Jaringan Gusdurian Tolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan
Fahmy menyebut jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ormas keagamaan bisa dilakukan dengan opsi pemberian profitability index (PI) kepada ormas keagamaan.
Sebagaimana yang telah dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik ormas keagamaan dan tidak berisiko.
"Pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25 Tahun 2024 karena lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya," pintanya.
Baca Juga: Sebabkan Kerusakan Lingkungan, Warga NU Alumni UGM Tolak Tambang untuk Ormas
Ia menyayangkan pemerintah tetap meneken PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di tengah resistensi berbagai kalangan.
"PP itu memberikan WIUPK dengan prioritas kepada ormas keagamaan," jelasnya.
Baca Juga: Peluang Ormas Kelola Tambang Tetap Berlanjut di Era Prabowo-Gibran
Melansir dari JIBI/Bisnis.com, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya sangat selektif dalam memberikan WIUPK kepada ormas keagamaan.
Bahlil menyampaikan sebelum IUP diberikan akan dilihat dahulu badan usaha yang didirikan ormas tersebut. Apakah layak atau belum.
"Selama ini kami lakukan sesuai dengan kaidah norma dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa enggak," kata Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
IHSG Turun 0,60 Persen dalam Sepekan Menjadi 7.696
Pakar UGM Sebut Sentimen Eksternal Mendorong Penguatan Rupiah
WG Event Organizer Gelar Piala Srigala Offline Tournament Efootball Mobile 2025
Advertisement
75 Juta Gen Z Indonesia Bisa Kesulitan Keuangan Gegara Tren YOLO dan FOMO
Hari Ini Harga Cabai Rawit Naik Lagi Jadi Rp45.170 per Kilogram
Komunitas Baju Bekas Ingin Ada Pengecualian Terbatas untuk Kebijakan Larangan Impor
Hanya Sepekan, Rp9,73 Triliun Modal Asing Kabur dari RI
Advertisement
Tips Menghemat Pemakaian Token Listrik agar Keuangan Tetap Terkendali
DPKP DIY Sebut Kenaikan Harga Kopi Dampak Kemarau Panjang
Advertisement
Berita Pilihan
- Mendag Sita 11.000 Ton Siku Baja Tanpa SNI Senilai Rp11 Miliar
- Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Diklaim Mampu Menarik Investasi dari Jepang
- Harga Rokok di Indonesia Disebut Terlalu Murah, Picu Banyaknya Perokok
- Wuih! Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Termahal se-Asia Tenggara
- Momen 5 Tahun Transformasi BUMN, PLN Lakukan Penyalaan Pertama Bantuan Pasang Baru Listrik di DIY
Advertisement
Perangkat Lurah Kulonprogo Diminta Jaga Netralitas Pilkada 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hanya Sepekan, Rp9,73 Triliun Modal Asing Kabur dari RI
- Komunitas Baju Bekas Ingin Ada Pengecualian Terbatas untuk Kebijakan Larangan Impor
- Hari Ini Harga Cabai Rawit Naik Lagi Jadi Rp45.170 per Kilogram
- Lima Tahun Di Bawah Kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, Pengguna Mobil Listrik Alami Kenaikan
- 75 Juta Gen Z Indonesia Bisa Kesulitan Keuangan Gegara Tren YOLO dan FOMO
- WG Event Organizer Gelar Piala Srigala Offline Tournament Efootball Mobile 2025
- Pakar UGM Sebut Sentimen Eksternal Mendorong Penguatan Rupiah
Advertisement
Advertisement
