Per Januari 2025, Piutang 10 Ribu UMKM Telah Dihapus Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah sudah menghapus piutang macet untuk lebih dari 10.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sebagaimana yang tercatat per 17 Januari 2025. Hal ini diutarakan  Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Adha Damanik.

“Per tanggal 17 Januari 2025, sudah lebih dari 10.000 (UMKM) dilakukan hapus piutang,” ucap Riza dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Ia memaparkan bahwa pemerintah memiliki target untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 UMKM pada tahap pertama. Sisa dari piutang yang belum dihapus, kata dia, akan diupayakan pada Februari dan Maret 2025.

Riza meyakini bahwa pada bulan Maret, akan ada gelombang besar penghapusan piutang macet. Gelombang besar tersebut disebabkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BRI dan BTN yang direncanakan digelar pada awal bulan Maret 2025.

“Untuk penghapusan piutang, yang paling besar populasi UMKM-nya ada di BRI, dan BRI membutuhkan RUPS dalam rangka menghapus piutang ini,” ucap Riza.

Ia berharap penghapusan piutang macet untuk 67 ribu UMKM dapat tuntas pada Maret 2025.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sebanyak 71 ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah terdata sebagai penerima fasilitas hapus tagih oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dari monitor, yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI,” kata Airlangga dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

BACA JUGA: Ekonomi DIY 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa

Airlangga menyebut kebijakan itu merupakan wujud keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM. Kebijakan hapus tagih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP HBHT).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta UMKM bisa menerima fasilitas penghapusan piutang.

Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, terutama dari segi teknis.

“Karena UMKM tersebar di pedalaman, ada juga yang mungkin sudah pindah alamat dan lain sebagainya. Jadi, sampai hari ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuju angka 1 juta tersebut,” tutur Maman.

Dalam PP 47/2024, dijelaskan bahwa penghapusan piutang macet bagi UMKM terdiri atas dua metode, yakni hapus buku dan hapus tagih.

Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur.

Sementara hapus tagih adalah tindakan bank untuk menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih.

Hapus tagih berlaku untuk piutang dengan nilai pokok maksimal Rp500 juta per debitur dan UMKM sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak lima tahun sebelum PP diterapkan.

Kredit yang akan dihapus tidak boleh dijamin oleh asuransi maupun penjaminan lainnya. Syarat berikutnya yaitu tidak terdapat agunan kredit. Pun bila terdapat agunan, fasilitas hapus tagih bisa diberikan bila agunan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban nasabah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara