OJK Sebut Tantangan dan Ketidakpastian Ekonomi 2025 Dinilai Tak Mudah

Harianjogja.com, JAKARTA— Tantangan dan ketidakpastian ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2025 diperkirakan tidak akan lebih mudah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjelaskan selain masalah di atas normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara utama lainnya diperkirakan akan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat.

BACA JUGA: Ekonomi DIY 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa

“Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan monetary path dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan,” katanya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra mengatakan, kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan akan meningkat seiring perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Kebijakan perdagangan (trade policy) yang lebih ditentukan oleh aspek politik dibandingkan dengan aspek ekonomi berpotensi meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan menurunkan volume perdagangan itu sendiri.

“Begitupun dengan mulai terjadinya divergensi kebijakan dan penerapan standar internasional di sektor keuangan antarnegara yang juga dapat menciptakan perbedaan daya saing sektor keuangan,” kata dia.

Dari sisi domestik, Mahendra menyampaikan bahwa Indonesia dihadapkan pada isu struktural seperti perlunya meningkatkan kembali penyerapan tenaga kerja sektor formal serta mempercepat pemulihan daya beli masyarakat khususnya untuk kelompok menengah bawah yang pemulihannya masih tertahan.

Di tengah downside risk tersebut, ujar dia, diperlukan langkah transformatif untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, OJK menyambut berbagai program prioritas yang diinisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas.

Mahendra mengatakan, OJK mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan. Salah satu kebijakan prioritas pertama dilakukan melalui optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah.

“Kami mengarahkan sektor jasa keuangan mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan mengingat keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah,” kata dia.

Kemudian, OJK juga memiliki tiga kebijakan prioritas lainnya antara lain pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berlanjutan, penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan, serta meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan pelindungan konsumen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara