Advertisement
Ekonom UGM Minta Pemerintah Antisipasi Tren Penurunan Daya Beli

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) UGM, Yudistira Hendra Permana menyebut pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menjadi tantangan perekonomian tahun ini. Menurutnya krisis global sejak Covid yang belum pulih sepenuhnya menjadi salah satu penyebab.
Selain itu kondisi global juga masih dihadapkan pada krisis ekonomi, energi, dan geopolitik. Kondisi ini berdampak ke Indonesia, menyebabkan berbagai tekanan ekonomi hingga kemampuan daya beli masyarakat.
Advertisement
"Pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menghantui perekonomian Indonesia sepanjang 2025," ucapnya, Sabtu (15/2/2025).
Dia menjelaskan angka pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid stagnan di sekitar 5%, sehingga ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tren deflasi secara gradual juga terjadi sampai saat ini.
Lapangan kerja dan upah yang tidak terjamin, kata Yudistira, membuat masyarakat merasakan ketidakpastian yang cukup tinggi. Ketidakpastian ekonomi menurutnya membuat masyarakat menahan tingkat konsumsi.
"Ketika permintaan menurun, produsen juga akan berhitung yang dapat berdampak pada layoff pegawai, dan lainnya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan masyarakat dan pemerintah perlu melakukan antisipasi, sebab tren menurunnya kemampuan daya beli ini akan berdampak jangka panjang bila tidak diurus dengan baik. Ia menjelaskan momen bulan puasa dan lebaran bisa menjadi salah satu pembuktian karena biasanya konsumsi masyarakat meningkat.
BACA JUGA: Aturan Baru, Korban PHK Dapat Gaji 60 Persen Selama Enam Bulan
Ia menyebut salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremoni. Namun, relokasi anggaran perlu dilakukan dengan tepat. Salah satu yang dia sorot adalah komposisi kabinet yang saat ini cukup ‘gemuk’ dengan penambahan beberapa kementerian menambah jumlah pos anggaran.
"Pengetatan anggaran MBG [makan bergizi gratis] perlu diperhatikan sebab sekarang anggaran pendidikan dan kesehatan terkena imbasnya dan dianggap hanya sebagai sektor penunjang."
Yudistira menyebut anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya tidak dipangkas karena pembangunan sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesehatan.
"Untuk landasan transformasi yang dibangun adalah modal manusianya melalui pendidikan dan kesehatan, jadi jangan sampai anggarannya dipotong."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
- Bank BPD DIY Sediakan KPR untuk Rumah Bersubsidi, Ini Plafon dan Besaran Cicilannya
- Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Upah Selama Enam Bulan, Ini Komentar Kadin Indonesia
- BPI Danantara Bakal Diluncurkan 24 Februari, Ini Penjelasan Struktur dan Fungsinya
- China Jadi Pasar Ekspor Terbesar Indonesia pada januari 2025, Disusul AS dan India
Advertisement

Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 22 Februari 2025, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Advertisement

Menikmati Gua-Gua yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berwisata ke Turki
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2025 Turun Tipis, Rp1.707 Juta per Gram
- Luhut Bicara Soal Kemungkinan Menghapus Subsidi BBM 2 Tahun Lagi
- Life Media Gelar Ground Breaking Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
- Branding, Kunci UMKM Menjadi Magnet Bagi Talenta Calon Entrepreneur
- Buruh DIY Sebut Diskon Tarif Listrik Selama Dua Bulan Terlalu Singkat
- Hari Peduli Sampah Nasional, Paguyuban Sinar Mas dan Smartfren Jalankan Aksi Kelola Sampah di Jogja
- Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
Advertisement
Advertisement