Advertisement
Serapan Stok Beras Sudah Pakai Harga Terbaru, Pemerintah Mampu Kumpulkan 190.884 Ton
Foto Ilustrasi sejumlah pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta. - Antara - Erlangga Bregas Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Perum Bulog menyerap 190.884 ton beras dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) baru sebesar Rp6.500 per kilogram hingga Selasa (18/2/2025).
Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto menyatakan HPP baru tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras yang ditetapkan pada 24 Januari 2025.
Advertisement
“Per 18 Februari, pengadaan gabah atau beras dalam negeri dengan HPP Rp6.500 per kilogram oleh Perum Bulog sebesar 190.884 ton dengan rincian 89.842 ton beras dan 101.042 ton GKP/GKG (Gabah Kering Panen/Gabah Kering Giling) setara beras,” kata Indra Wijayanto, Kamis (20/2/2025).
Ia menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan agar semua pihak mematuhi kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
BACA JUGA: Dishub DIY Siapkan Strategi Hadapi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2025
“Kami bersama dengan Kementan (Kementerian Pertanian), TNI, Satgas (Satuan Tugas) Pangan Polri, pemerintah daerah, Perum Bulog dan kementerian/lembaga terkait lainnya secara berkala melakukan koordinasi dan pengawasan implementasi kebijakan HPP tersebut,” ujarnya.
Indra mengatakan bahwa pada prinsipnya HPP gabah adalah harga yang digunakan oleh Pemerintah untuk menugaskan Perum Bulog untuk menyerap gabah di tingkat petani yang digunakan sebagai Cadangan Beras Pemerintah.
“Yang wajib melakukan penyerapan dengan harga HPP adalah Perum Bulog, sementara pelaku usaha juga diimbau untuk menerapkan HPP tersebut,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan platform data harga pangan Bapanas, Panel Harga Pangan, harga GKP pada tingkat petani secara umum sudah mulai mengalami kenaikan mencapai sekitaran harga HPP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kantor Pusat Jepang Tutup Pabrik Sanken Indonesia, Begini Nasib 457 Karyawan
Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
Buruh DIY Sebut Diskon Tarif Listrik Selama Dua Bulan Terlalu Singkat
Advertisement
Branding, Kunci UMKM Menjadi Magnet Bagi Talenta Calon Entrepreneur
Life Media Gelar Ground Breaking Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
Luhut Bicara Soal Kemungkinan Menghapus Subsidi BBM 2 Tahun Lagi
Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2025 Turun Tipis, Rp1.707 Juta per Gram
Advertisement
Jogja City Mall Raih Rekor MURI sebagai Pemrakarsa Lentera Terbesar
Sepanjang Tahun Lalu 77 Ribu Orang Kena PHK di Seluruh Indonesia
Astra Motor Yogyakarta Rayakan Hari Kasih Sayang bersama Konsumen
Advertisement
Berita Pilihan
- Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
- Bank BPD DIY Sediakan KPR untuk Rumah Bersubsidi, Ini Plafon dan Besaran Cicilannya
- Korban PHK Bisa Dapat 60 Persen Upah Selama Enam Bulan, Ini Komentar Kadin Indonesia
- BPI Danantara Bakal Diluncurkan 24 Februari, Ini Penjelasan Struktur dan Fungsinya
- China Jadi Pasar Ekspor Terbesar Indonesia pada januari 2025, Disusul AS dan India
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 22 Februari 2025, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Advertisement
Menikmati Gua-Gua yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berwisata ke Turki
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2025 Turun Tipis, Rp1.707 Juta per Gram
- Luhut Bicara Soal Kemungkinan Menghapus Subsidi BBM 2 Tahun Lagi
- Life Media Gelar Ground Breaking Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta
- Branding, Kunci UMKM Menjadi Magnet Bagi Talenta Calon Entrepreneur
- Buruh DIY Sebut Diskon Tarif Listrik Selama Dua Bulan Terlalu Singkat
- Hari Peduli Sampah Nasional, Paguyuban Sinar Mas dan Smartfren Jalankan Aksi Kelola Sampah di Jogja
- Undang-Undang HPP Dimohonkan Uji Materil, PPN 12 Persen Jadi Gugatan di MK
Advertisement
Advertisement
