Utang Indonesia Nyaris Rp9.000 Triliun, Indef Khawatirkan Tarif Pajak Naik

Harianjogja.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkhawatirkan tarif pajak akan naik ketika utang pemerintah terus meningkat. Data Januari 2025, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,14 triliun.

Peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama melihat pemerintah seakan bergantung kepada utang untuk pembiayaan berbagai programnya. Masalahnya, pertumbuhan utang pemerintah tersebut sejalan dengan yield alias imbal hasil yang juga tinggi.

Riza mencontohkan, pemerintah menargetkan yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7% berdasarkan asumsi makro APBN 2025. Target tersebut bertambah 0,2% dari tahun sebelumnya.

"Jadi bisa dibayangkan yield SBN kita itu terus meningkat setiap tahunnya. Jadi beban dari meminjam utang itu semakin memberatkan APBN. Di 2025 saja, porsinya dari belanja pemerintah pusat itu sudah sekitar 20%," jelas Riza dalam diskusi Indef secara daring, Rabu (19/3/2025).

Masalahnya, secara historis pertumbuhan penerimaan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan utang pemerintah. Akibatnya, pemerintah perlu harus mencari sumber dana tambahan.

"Bisa jadi nanti solusi singkatnya adalah meningkatkan tarif pajak lagi, di mana itu semakin memberatkan generasi mendatang," ujar Riza.

Di sisi lain, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menilai rasio utang pemerintah sebesar 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Januari 2025 masih berada dalam posisi yang rendah.

Besaran utang ini membuat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.

BACA JUGA: Begini Tanggapan Asosiasi Mal DIY Terkait Isu Penurunan Daya Beli Masyarakat

Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.

“Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).

Rasio utang pemerintah Indonesia tersebut lebih rendah dari rata-rata negara dengan kategori BBB yang sebesar 58%.

Lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut memperkirakan meski rasio utang tetap terjaga rendah, akan ada sedikit peningkatan defisit anggaran di tahun-tahun mendatang untuk mengakomodasi tambahan belanja sosial pemerintah dan investasi infrastruktur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com