Dikejar Waktu Nego Tarif Trump, Menko Airlangga Hari Ini Kumpulkan Pelaku Industri

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden AS Donald Trump akan menerapkan tarif bea masuk 32% ke produk impor asal Indonesia pada 9 April 3025. Dikejar waktu sebelum berlaku, pemerintah ingin meminta masukan para pelaku usaha sebagai bahan pertimbangan negosiasi tarif Trump ke pemerintah AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk membalas Trump dengan tarif resiprokal atau tarif balasan. Pemerintah, sambungnya, akan memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

BACA JUGA: Tolak Kebijakan Trump, Ratusan Ribu Warga AS Turun ke Jalan

Bahkan, dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemerintah Indonesia segera mengirim surat ke pemerintahan AS sebelum tarif Trump tersebut berlaku atau sebelum 9 April 2025.

Oleh sebab itu, Airlangga mengaku pemerintah terus melakukan kajian dan perhitungan terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan sehingga stabilitas APBN bisa tetap terjaga dalam jangka menengah dan panjang.

Sejalan dengan itu, Airlangga akan mengumpulkan para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (7/4/2025).

"Industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyampaikan pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa. Bagaimanapun, lanjutnya, Eropa merupakan merupakan pasar terbesar setalah China dan Amerika Serikat.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS," kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama.

"Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS," jelasnya.

Kebijakan Trump
Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS per 5 April 2025, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs). Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar per 9 April 2025.

Trump dalam banyak pidatonya beralasan bahwa penerapan tarif tinggi ditujukan untuk mewujudkan anggaran yang berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

“Ini adalah deklarasi pembebasan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dikutip dari Reuters.

Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif yakni barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

Alasannya, pemerintah AS menganggap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diterapkan pemerintah Indonesia kurang adil.

"Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih," tulis keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Kamis (3/4/2025).

Padahal, sebelumnya produk asal Indonesia hanya dikenai tarif 10% oleh pemerintah AS—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

Dampak Negatif Tarif Trump
Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meyakini kebijakan tarif baru Trump berpotensi membuat nilai tukar rupiah melemah. Alasannya, ketidakpastian global akan meningkat akibat menurunnya pendapatan ekspor banyak negara.

Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S. Damanhuri menyatakan terjadi depresiasi nilai tukar rupiah dalam jangka pendek.

"Tidak mustahil dalam beberapa hari ke depan akan melampaui Rp17.000 per dolar AS. Entah sampai berapa dalam lagi depresiasi rupiah tersebut akan terjadi," ujar Didin, Kamis (3/4/2025).

Sejalan dengan itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengungkapkan keadaan fiskal akan semakin terancam karena upaya refinancing utang dan utang baru pemerintah pada tahun ini tidak akan mudah.

Di satu sisi, investor ingin imbal hasil yang lebih menarik. Di sisi lain, Indonesia juga harus hati-hati menghadapi pasar yang semakin berat sehingga harus menjaga imbal hasil.

Selain itu, Hosianna menjelaskan sektor riil dalam negeri juga akan merasakan dampak nyata dari kebijakan tarif baru Trump. Sektor-sektor yang selama ini mengekspor barang ke AS akan terancam seperti tekstil, elektronik, dan alas kaki.

"Perusahaan-perusahaan AS mungkin juga menahan investasinya di Indonesia," lanjut Hosianna, Kamis (3/4/2025).

Sejalan, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan sektor-sektor padat karya seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki Tanah Air sangat bergantung pada harga kompetitif di pasar AS.

Kenaikan tarif bea masuk ke AS akan menaikkan harga jual sehingga mendorong pembeli berpaling ke negara lain. Akibatnya, Syafruddin mengkhawatirkan Indonesia berisiko mengalami kontraksi ekspor.

"[Ini] memicu risiko pemutusan hubungan kerja massal di dalam negeri," jelas Syafruddin, Kamis (3/4/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis