Luhut Yakin Program Presiden Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi Hingga 8 Persen

Newswire

Kamis, 12 Juni 2025 - 12:47 WIB

Abdul Hamied Razak

Luhut Yakin Program Presiden Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi Hingga 8 Persen

Luhut Binsar Pandjaitan saat ikut acara Pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10 - 2024). / Instagram @luhut.pandjaitan

Harianjogja.com, JAKARTA—Program prioritas Presiden Prabowo Subianto diyakini mampu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat menjawab malalah koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Bank Dunia mengubah proyeksi dari 5 persen menjadi 4,7 persen pada 2025. Sementara IMF memangkas proyeksi dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen pada tahun ini dan stagnan di angka yang sama untuk 2026.

“Program yang dibuat Presiden Prabowo itu kan sangat bagus, ya. Itu bisa membuat pemerataan langsung, membuat simpul-simpul ekonomi baru,” kata Luhut saat ditemui dalam agenda "International Conference on Infrastructure" (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025)

Dia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh program yang bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Bila program terlaksana dengan baik, Luhut yakin perkembangannya akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Kalau kita konsisten terhadap ini, menurut hemat saya, angka (target pertumbuhan) itu di 2028, 2029, 2030 itu masih bisa tercapai,” ujar Luhut.

Ketua DEN juga melihat sejumlah komoditas memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Misalnya, komoditas kemenyan yang diyakini memiliki pasar yang besar di tingkat global dengan market size hingga 23 miliar dolar AS.

Selain itu, juga terdapat beberapa komoditas lain seperti parfum hingga komoditas laut, di antaranya lobster, abalone, hingga rumput laut.

Terkait rumput laut, Luhut menuturkan sudah ada investor yang menunjukkan minat, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara (BPI Danantara).

“Sekarang sudah datang dari pemerintah sendiri, Danantara. Tinggal menunggu hasil studi yang dibuat oleh Berkeley University dengan Indonesia dan yang saya sebut di Buleleng dan di Lombok, juga dengan pihak China,” jelas Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara