INDEF: Ekonomi Indonesia 2026 Dihantui Tantangan Struktur dan Global

Harianjogja.com, JOGJA—Perekonomian Indonesia pada 2026 diproyeksikan masih berada dalam tekanan tantangan struktural yang kian kompleks, mulai dari rapuhnya rantai pasok global hingga persoalan ketahanan pangan dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menuntut kebijakan ekonomi nasional yang lebih presisi, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang.

Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menilai ketidakpastian global yang dipicu dinamika geopolitik serta dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional semakin mempersempit ruang gerak negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Peneliti Indef, Ariyo DP Irhamna, memaparkan evaluasi kinerja ekspor Indonesia dengan mengacu pada data International Trade Centre (ITC). Ia menjelaskan bahwa meskipun permintaan global masih relatif tinggi dan peluang pasar terbuka lebar, daya saing ekspor Indonesia belum tumbuh secara optimal. Struktur ekspor nasional masih bertumpu pada komoditas tertentu dan sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi global.

Menurut Ariyo, lemahnya kinerja ekspor Indonesia bukan disebabkan oleh terbatasnya pasar internasional, melainkan oleh persoalan struktural di dalam negeri. Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

Ia menegaskan, kenaikan pangsa pasar tersebut lebih banyak terjadi akibat menyusutnya impor di negara tujuan, bukan karena peningkatan daya saing produk nasional.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia ‘menang di sektor yang salah’, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh relatif terbatas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Ekonomi 2026: Perspektif Ekonom Muda INDEF’, Rabu (21/1/2026).

Dari sisi industri, Ariyo menilai penguasaan teknologi menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing sektor manufaktur. Namun, di tengah pertumbuhan permintaan global, kinerja ekspor Indonesia justru menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan belum optimalnya transformasi struktural industri nasional.

Pada saat yang sama, rendahnya diversifikasi pemasok dalam rantai pasok global membuat posisi Indonesia semakin rentan. China muncul sebagai pemasok paling dominan, baik secara global maupun sebagai mitra dagang Indonesia, sehingga meningkatkan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Ia menekankan bahwa integrasi Indonesia dalam regional value chain belum dimanfaatkan secara maksimal. Pertumbuhan impor nasional berlangsung lebih cepat dibandingkan ekspor, dengan struktur pemasok yang sangat terkonsentrasi.

Menanggapi kondisi tersebut, Ariyo mendorong penguatan komersialisasi riset dan inovasi domestik agar hasil penelitian mampu bersaing di pasar global. Selain itu, reformasi diplomasi ekonomi dinilai penting agar dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di dalam rantai pasok dunia.

Sementara itu, Peneliti Indef lainnya, Rusli Abdulah, menyoroti ketahanan pangan sebagai hak dasar warga negara sekaligus isu strategis nasional. Ia menekankan bahwa pangan memiliki dimensi konstitusional sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Rusli menjelaskan bahwa kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan pangan turut memengaruhi ketahanan nasional, terutama di tengah ketidakpastian global. Sistem pangan, menurutnya, mencakup aspek on-farm dan off-farm yang harus dikelola secara terintegrasi.

Volatilitas harga pangan, seperti pada komoditas cabai, menjadi indikator lemahnya pengelolaan pascapanen.

“Pengolahan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Di sisi lain, sektor pangan sangat rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk perubahan iklim dan ketegangan geopolitik global,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa kompleksitas tantangan ekonomi ke depan menuntut perumusan kebijakan publik yang semakin berbasis data agar tidak melahirkan asumsi yang keliru dan menyesatkan.

Ia berharap diskusi publik tersebut dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan pengambil kebijakan dalam memahami dinamika ekonomi Indonesia 2026, sekaligus memperkaya diskursus mengenai arah kebijakan yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News