Realisasi Belanja APBN DIY 2025 Tembus Rp21,3 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DIY hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp21,30 triliun atau setara 96,69 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pelaksanaan belanja negara di wilayah DIY sepanjang tahun anggaran 2025, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun dukungan APBN kepada daerah. Pada sektor Belanja Negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp11,37 triliun atau 94,43 persen dari pagu belanja.

Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp5,39 triliun atau 98,81 persen dari pagu belanja, Belanja Barang Rp4,26 triliun atau 91,79 persen dari pagu belanja, Belanja Modal Rp1,68 triliun atau 88,28 persen dari pagu belanja, serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22,28 miliar atau terealisasi 100 persen dari pagu belanja.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menyampaikan bahwa dukungan APBN terhadap APBD melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga akhir Desember 2025, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa di DIY mencapai Rp9,93 triliun atau 99,40 persen dari total alokasi.

Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan yang mencapai 99,31 persen dari alokasi, Dana Insentif Fiskal yang tersalurkan 100 persen, Dana Keistimewaan yang terealisasi penuh 100 persen, serta Dana Desa yang mencapai 99,60 persen dari alokasi.

Juli Kestijanti menjelaskan bahwa sejumlah belanja pemerintah pusat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat DIY. Pada sektor bantuan sosial, terdapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 930.106 orang, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 349.598 penerima manfaat, serta program Yatim Atensi (YAPI) yang menjangkau 47.158 penerima manfaat.

Selain itu, pada sektor pendidikan, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama kepada 29.283 penerima manfaat, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk satu lembaga, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diterima oleh 2.055 mahasiswa.

“Lalu, terdapat subsidi pupuk sebanyak 67.195 ton serta subsidi listrik periode Desember 2025 dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3,56 juta,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN), pemerintah juga mengalokasikan APBN untuk penguatan ekonomi di DIY. Salah satunya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus pada standar menu, kualitas makanan, serta ketepatan distribusi.

Saat ini tercatat terdapat 323 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan dukungan 13.055 petugas, 1.033 supplier, serta menjangkau 828.488 penerima manfaat MBG di DIY. Selain itu, Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diresmikan secara nasional pada Juli 2025 telah membentuk 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui kegiatan inkubasi koperasi dan integrasi ke dalam platform Sibakul.

Juli Kestijanti juga menyebutkan bahwa permintaan terhadap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih tinggi, terutama di wilayah penyangga seperti Bantul, Sleman, dan Kulonprogo. Hingga saat ini telah dibangun sebanyak 592 unit rumah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 586 orang.

Pada sektor pendidikan berbasis afirmasi, Sekolah Rakyat (SR) telah resmi dibuka di Kabupaten Bantul dan Sleman dengan penerapan kurikulum nasional yang dipadukan dengan program penguatan karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan dukungan guru serta pendamping khusus.

Saat ini terdapat dua Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan total 275 siswa. Selain itu, terdapat program SMA Unggul Garuda sebagai prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school.

“Saat ini terdapat satu sekolah unggul garuda, yakni SMA Kemala Taruna Bhayangkara, dengan jumlah siswa sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Juli Kestijanti menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah di DIY telah berjalan dengan fokus pada enam prioritas utama. Program ini dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dengan skema pencairan bertahap dan ditargetkan rampung pada akhir 2025, dengan total 211 sekolah di wilayah DIY telah direvitalisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News