Advertisement
PT KAI: Pengaktifan Kembali Jalur Kereta Api Jogja-Magelang Dimulai Tahun ini
Sejumlah petugas membenahi dan merawat rel kereta api di salah satu titik rel di Dusun Bantar, Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, beberapa waktu lalu. Titik tersebut merupakan salah satu perlintasan sebidang tak berpalang pintu dan tak berpenjaga di Kulonprogo. Harian Jogja/Uli Febriarni
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-- Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Eko Budiyanto membenarkan adanya wacana pengaktifan kembali atau reaktivasi jalur kereta api Yogyakarta-Magelang guna mendukung permudahan akses dan menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasioanal (KSPN) Borobudur.
Namun pihaknya mengaku hal itu merupakan kewenangan penuh DJKA (Dirjen Perkeretaapian).
Advertisement
Eko menuturkan rencana reaktivasi jalur kereta api Yogyakarta-Magelang ini memang sudah diwacanakan cukup lama. Tujuannya untuk mempermudah akses wisatawan ke objek wisata Candi Borobudur yang merupakan destinasi unggulan.
Meski sudah cukup lama, menurutnya wacana tersebut baru mulai direalisasikan tahun ini. Yakni dengan pemasangan patok DJKA (Dirjen Perkeretaapian) di Kabupaten Magelang.
BACA JUGA
Eko menyebut pematokan tersebut merupakan pekerjaan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA yang tengah melakukan Studi Kelayakan (FS) dan Survey Investigasi Desain (SID). Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk menilai kelayakan dari jalur kereta yang sudah ada, ataupun jalur baru mana akan dibangun.
"Apalagi saat ini kan jalan raya sudah macet, sedangkan jalur kereta api ini masih sangat memungkinkan dan potensial dikembangkan. Tidak hanya diaktivasi lagi tetapi juga peningkatan layanan. Misalnya kereta diesel dijadikan kereta listrik," katanya kepada Harianjogja.com, Selasa (31/7/2018).
Terkait titik mana saja yang akan diaktivasi kembali atau dibuka sebagai jalur baru, Eko menyebut tak tahu menahu akan hal itu. Pasalnya semua merupakan kewenangan DJKA. Menurutnya PT KAI biasanya dilibatkan saat seluruh proyek sudah rampung dan tinggal dijalankan saja.
"Mungkin di internal DJKA sudah ada detailnya tapi kami belum tahu sama sekali. Mungkin yang dilibatkan aktif dalam pembahasan tersebut malah dari pemerintah daerah, bisa Bappeda atau Dishub," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Emas Antam Naik Rp25.000, Tembus Rp2,6 Juta
AS Mundur dari Organisasi Global, Ekonomi Dunia Makin Tak Pasti
OJK Blokir Ribuan Pinjol Ilegal dan Nomor Penagih
Harga Emas Pegadaian Naik, Galeri24 dan UBS Kompak Menguat
Advertisement
UGM: Pertumbuhan 5,4 Persen Sulit Tercapai di Tengah Banyak Tekanan
Ekspor DIY Terkoreksi, Industri Pengolahan Masih Dominan
China Larang Ekspor Dwiguna ke Jepang, Fokus Sektor Militer
Harga Emas Hari Ini Menguat Tipis, Pasar Tunggu Data AS
Ekspor Toyota ke Venezuela Tetap Normal di Tengah Gejolak
Advertisement
Indef: MBG Dorong PDB Nasional hingga 0,17 Persen pada 2040
Bahlil Wajibkan Etanol di BBM Mulai 2027
Kunjungan Wisman via YIA November 2025 Turun Secara Bulanan
Penerimaan Pajak 2025 Capai Rp1.917 Triliun, Shortfall Rp271 T
IHSG Tembus 9.000, Menkeu Purbaya Yakin Tren Berlanjut
Advertisement
Modus Penipuan Kartu Kredit Meningkat, BRI Beri Warning
Berita Pilihan
Advertisement
PMI DIY Galang Donasi Rp395 Juta Untuk Korban Banjir Sumatera
Advertisement
Destinasi Favorit Terbaru di Sleman, Tebing Breksi Geser HeHa Forest
Advertisement
Berita Populer
- Ekspor DIY Terkoreksi, Industri Pengolahan Masih Dominan
- UGM: Pertumbuhan 5,4 Persen Sulit Tercapai di Tengah Banyak Tekanan
- Harga Emas Pegadaian Naik, Galeri24 dan UBS Kompak Menguat
- OJK Blokir Ribuan Pinjol Ilegal dan Nomor Penagih
- AS Mundur dari Organisasi Global, Ekonomi Dunia Makin Tak Pasti
- Harga Emas Antam Naik Rp25.000, Tembus Rp2,6 Juta
- Harga Cabai Rawit Rp58.250, Telur Rp32.450 per Kg
Advertisement
Advertisement
