Penguatan Produksi & Kerja Sama untuk Stabilisasi Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA—Penguatan produksi sejumlah komoditas pangan di DIY menjadi salah satu strategi yang dipersiapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY dalam rangka menjaga stabilisasi inflasi. Upaya itu dilakukan sebagai langkah untuk menghadapi laju peningkatan permintaan komoditas pangan di Jogja, terlebih setelah bandara baru beroperasi.

Strategi untuk menjaga stabilitas inflasi Jogja itu dibahas dalam Rapat Koordinasi TPID DIY dengan tema Mendorong Kerja Sama Antardaerah dan Efektivitas Tata Niaga dalam Stabilisasi Inflasi Pangan di DIY. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DIY Budi Hanoto mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah mencari langkah-langkah untuk dapat mengarahkan inflasi ke arah yang lebih rendah dan stabil.

"Inflasi Jogja relatif stabil, hanya memang inflasi pangan masih relatif tinggi yakni 5,83 persen. Beberapa komoditas stabil di level tinggi dan cenderung lebih tinggi dibanding 2017," ujar Budi di Inna Malioboro Hotel, Selasa (25/9).

Budi mengungkapkan ada empat komoditas pangan utama yang diupayakan penguatan produksinya. Antara lain beras, telur ayam, cabai merah dan daging ayam. Keempat komoditas tersebut merupakan penyumbang inflasi pangan dengan bobot keseluruhan mencapai 29%.

"Dari keempat komoditas itu, setelah ditelusuri, kendalanya ada pada produksi. Maka dari itu, kami akan kerahkan dulu kekuatan produksi di lokal DIY dari komoditas tersebut," ungkap Budi.

Selain itu, dari sisi ketataniagaan komoditas juga masih menjadi kendala dalam upaya pemenuhan suplai. Untuk itu kerja sama antardaerah, kata Budi, perlu untuk segera didorong. Salah satu alasannya karena untuk memperkuat produksi sejumlah komoditas pangan utama, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Antara lain seperti lahan pertanian untuk pemenuhan produksi komoditas pangan semakin terbatas. Sementara, ke depan dengan dioperasikannya bandara baru permintaan terhadap komoditas pangan tersebut akan semakin tinggi.

"Maka dari itu, harus didukung dengan suplai yang cukup. Kerja sama antardaerah harus segera diinisiasi. Antara lain melalui pemetaan surplus defisit komoditas yang ada di DIY, dan peningkatan sinergi antar daerah untuk mengurangi defisit pasokan," jelas Budi.

Sistem Informasi

Narasumber eksternal dalam Rakorda TPID DIY, yakni Ekonom Jogja Ardito Bhinadi mengungkapkan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga dapat dilakukan pada beberapa hal. Antara lain melalui struktur pasar, perilaku pasar, kinerja pasar dan pola distribusi barang.

Ardito menambahkan kerja sama antardaerah dan pembangunan sistem informasi yang saling terhubung perlu dilakukan. Hal itu dilakukan karena arus barang tidak hanya berputar di wilayah DIY, tetapi juga melewati antardaerah. Di samping itu, kerja sama lintas sektor juga perlu ditingkatkan.

"Karena mengingat harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, tetapi juga distribusi, infrastruktur dan informasi," imbuh Ardito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News