BPS Kesulitan Kumpulkan Data Pedagang Online

Harianjogja.com, BOGOR — Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku masih mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data-data terkait perdagangan elektronik atau dagang-el di Tanah Air.

Oleh sebab itu, Kepala BPS Suharyanto mengaku belum bisa segera merilis data-data dagang-el tersebut baik pada tahun ini maupun tahun depan. Meskipun, sebelumnya dirinya telah menjanjikan bakal bisa merilis data terkait e-commerce tersebut pada Februari 2019.

"Terkait data e-commerce kita masih butuh waktu panjang. [Tahun depan?] Saya belum bisa janji, karena pemasukan respondennya agak susah dan lemah dari pelaku e-commerce," ujarnya di sela Workshop Memahami Data Strategis BPS, di Bogor, akhir pekan lalu.

BPS menyatakan bahwa perekaman data dagang-el yang telah dimulai sejak awal 2018, baru bisa mendekati 20 pelaku utama e-commerce, sedangkan anggota asosiasi e-commerce Indonesia atau Indonesian e-commerce Assoisiation (IdEA) yang menjadi target perekaman mencapai 320 pebisnis.

"Kita baru dekatin yang 20 pelaku utama. Kita masih harus berupaya keras, kita tunjukkan bahwa itu juga bermanfaat untuk mereka. Karena ini memang sesuatu yang baru. Di negara lain pun juga susah, tapi pada saatnya nanti akan saya kasih tahu," ujarnya.

Data yang bakal direkam BPS mencakup transaksi, omzet, teknologi, investasi luar dan dalam negeri, serta metode pembayaran.

Rencananya, BPS bakal mengklasifikasikan dagang-el dalam sembilan kategori, antara lain, marketplace, transportasi, logistik, pembayaran, dan perusahaan investasi.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Soelistyowati membenarkan bahwa saat ini data yang diperoleh baru dari sebanyak 20 pelaku utama dagang-el, dari ratusan pelaku yang menjadi target perekaman.

Menurutnya, meskipun telah mendapatkan beberapa data dari 20 pelaku utama dagang-el di Tanah Air tersebut, tetapi BPS mengakui masih belum berani merilis kepada publik lantaran angka-angka yang telah didapatinya tersebut dinilai masih belum stabil.

Pasalnya, tersedianya basis data dagang-el yang akurat menjadi sebuah keniscayaan dalam membangun Indonesia di era Revolusi Industri 4.0.

Selain untuk mendukung penyusunan angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis kuartalan oleh BPS, data itu juga sangat penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah, seperti salah satunya adalah untuk mencermati lonjakan impor barang konsumsi.

"Kami belum berani merilis karena angkanya belum stabil. Kami berusaha meneliti data tersebut lebih lanjut. Ini juga terkait kejujuran data itu sendiri, karena misalkan kita lihat demand-nya segini kok yang ini segini, dll. Jadi kami masih mengumpulkan informasi yang lain juga," ujarnya.

Pihaknya merasa masih membutuhkan tambahan data dari sekitar 10-20 perusahaan dagang-el lagi untuk menyempurnakan data yang telah diperolehnya tersebut. Oleh sebab itu, dirinya terus berusaha memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha lainnya agar bersedia memberikan datanya.

Selain itu, lanjut dia, dirinya juga menjamin bahwa BPS tidak akan membocorkan data yang telah diberikan tersebut. Dia mengakui bahwa saat ini masih ada beberapa pelaku yang khawatir datanya bocor kepada pihak lain ataupun terkait urusan perpajakan.

"Kita punya undang-undang statistik dan tidak ada klausul demi kepentingan hukum bisa dibuka. Ini beda dengan perbankan, datanya bisa dibuka untuk kepentingan hukum," kata Sri.

Kendati demikian, pihaknya berharap bahwa proses penyelesaian perekaman data dagang-el tersebut dapat segera dirilis tahun depan.

"2019 mudah-mudahan sudah bisa dirilis, karena kalau dari timeline saat ini sudah molor. Kan kita pengennya Februari lalu, lalu mundur Maret, tapi ini sampai sekarang masih proses perekaman," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia