Kakanwil Ditjen Perbendaharaan : Pastikan Dana yang Ada Bermanfaat

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan : Pastikan Dana yang Ada BermanfaatKakanwil Ditjen Perbendaharaan Heru Pudyo Nugroho - Harian Jogja/Rheisnayu Cyntara
18 Desember 2018 10:30 WIB Rheisnayu Cyntara Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Tugas yang diemban oleh Heru Pudyo Nugroho bisa dibilang cukup banyak. Mulai dari melakukan supervisi hingga evaluasi penggunaan dana yang masuk ke daerah. Namun ia selalu memegang teguh prinsip value for money.

Sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Heru punya banyak tugas penting dalam mengawal dana APBD di wilayah DIY, Kota Jogja, Kabupaten Sleman dan Bantul. Mulai dari melakukan asistensi dengan stakeholder, supervisi, hingga mengevaluasi pelaksanaan spending anggaran daerah. Untuk menjalankan semua tugas dan fungsi itu, Heru sadar betul sinergi antarlembaga dalam jajaran Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu dilakukan.

"Tak hanya spending tetapi dari sisi penerimaan dan pendapatan juga harus terus dikawal. Maka sinergi yang erat perlu dilakukan," katanya pada Senin (17/12).

Menurutnya, spending APBD tentu sangat bergantung pada adanya dana yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga terkait. Maka sebenarnya setiap lembaga sama-sama punya peran penting dalam hal ini.

Sedangkan dari sisi spending, Heru mengaku punya beberapa langkah untuk mengawal dan memastikan dana APBD ini dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Tiap triwulan misalnya ada kajian regional untuk mengetahui sejauh mana efektivitas spending yang sudah dikeluarkan. Selain itu ada pula evaluasi pelaksanaan anggaran yang terus dilakukan secara rutin. Hal itu harus dilakukan agar alokasi belanja daerah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. "Jangan sampai dana digunakan untuk keperluan yang tidak strategis. Alokasi belanja penunjang jangan sampai lebih banyak dari belanja inti," katanya.

Prinsip value for money atau memastikan dana yang ada dapat bermanfaat secara memang terus dipegang teguh oleh pria yang sebelumnya dipercaya bertugas di wilayah Kepulauan Riau ini. Sebab menurutnya, antara output (dana yang dikeluarkan) dengan outcome (kebermanfaatan dana yang sudah dikeluarkan) haruslah seimbang. Tidak boleh timpang salah satu di antaranya. "Dana ini sudah di-collect secara susah payah sehingga harus punya manfaat yang maksimal kepada masyarakat," ucapnya.

Dipercaya bertugas di wilayah DIY sejak Oktober lalu, Heru mengaku ada perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah yang sebelumnya ia pegang terutama dalam pengelolaan dana desa (DD). Dengan karakteristik wilayah Kepri yang mayoritas merupakan perairan, DD lebih banyak dimanfaatkan untuk membangun infrastrukturantar pulau ataupun pengembangan sektor perikanan. Di sisi lain, dengan aksesnya yang masih cukup sulit, urusan manajerial yang berkaitan dengan pencairan dana desa per termin pun seringkali terhambat.

Sementara itu, di Jogja yang notabene merupakan wilayah agraris dan relatif baik konektivitas wilayahnya tak mengalami kendala yang sama. DD banyak dimanfaatkan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat di desa. Pencairannya pun relatif lancar. Bahkan Heru mengaku terkejut saat tahu pada Oktober, DD telah cair 100% dan terserap dengan sangat baik. "Sisi baik inilah yang harus kita pertahankan bersama. Seluruh dana dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kami juga terus berusaha berdinergi dengan Pemda dalam tata kelola anggaran daerah agak makin baik dari waktu ke waktu," tuturnya.