Banyak Pelaku Wisata dari Latar Belakang Non-Pariwisata

Banyak Pelaku Wisata dari Latar Belakang Non-PariwisataWisatawan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. - Harian Jogja/Nina Atmasari
08 Februari 2019 11:32 WIB Rheisnayu Cyntara Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Jika ditilik dari latar belakang formal, banyak pelaku usaha atau sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Jogja yang berasal dari latar belakang non-pariwisata. Maka sertifikasi SDM pariwisata dianggap perlu dilakukan untuk menstandarkan pelayanan dunia wisata agar dapat bersaing dengan wilayah lainnya.

Kewajiban sertifikasi ini diatur dalam UU No.10/2009 pasal 2 tentang Kepariwisataan yang menyatakan sertifikasi kompetensi itu wajib, sebab menyangkut SDM. Sedikitnya ada enam bidang dan 32 sub bidang yang wajib disertifikasi. Mulai dari front office, housekeeping, food production, food and beverages, biro perjalanan hingga tour operator. Beberapa subbidang di antaranya manajer, supervisor, receptionist, operator telepon, bell boy, dan lain-lain. Untuk memenuhinya berbagai cara dilakukan, salah satunya lewat Program Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi (P3SK) yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Pengamat Pariwisata UGM, Hairullah Ghazali mengakui sertifikasi SDM pariwisata ini merupakan salah satu cara untuk merekognisi apakah para pelaku wisata sudah mencapai level kompetensi yang disyaratkan oleh industri. Pasalnya jika berbicara pariwisata sebagai sebuah industri besar, ada standar-standar yang mutlak dipenuhi. Apalagi menurut Ketua Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia (BMWI) ini, masih banyak SDM wisata di Jogja yang berlatar belakang non-pariwisata. "Sebagai gambaran dalam ujian sertifikasi kompetensi dari 100 orang, hanya sekitar 20 orang yang berlatar belakang pariwisata. Lainnya dari berbagai disiplin studi atau ada pula yang memang latar belakangnya wisata tetapi bukan bidang yang sesuai," ujarnya kepada Harian Jogja, Kamis (7/2).

Hal ini menurut Hairullah dikarenakan mudahnya industri pariwisata dimasuki oleh para pekerja dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya untuk menjadi tour guide tidak melulu harus mereka yang mengambil studi kepariwisataan, siapapun jika memiliki kemampuan bisa menjadi pemandu. Meski learning by doing bukan hal yang tabu dilakukan, tetapi hal ini menyisakan permasalahan. Tanpa pengetahuan dasar yang kuat, Hairullah menyebut para pelaku wisata itu terkadang luput untuk memenuhi standar yang harusnya dipenuhi.

Maka mereka mempunyai kemampuan yang mumpuni namun kurang pengetahuan, diatasi melalui sertifikasi yang sudah terstandarisasi melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurutnya, dalam proses sertifikasi ada tiga hal yang diutamakan yakni skill, knowledge dan attitude. "Attitude tentu yang melekat atau relevan dengan jenis pekerjaannya. Misalnya front linner harus ramah, komunikatif, dan memiliki human relation yang baik," ujarnya.

Dengan adanya sertifikasi ini, Hairullah menyebut para pelaku bisnis pariwisata akan terus berupaya memenuhi standar minimal industri yang ada jika ingin bersaing. Hal itu tentu saja baik bagi perkembangan kualitas pariwisata Indonesia secara menyeluruh. Sebab pelaku industri menyadari betul jika tak mampu memenuhi standar pelayanan minimal, mereka akan ditinggalkan oleh konsumen. Apalagi menurutnya, 70% kesuksesan industri pariwisata berasal dari SDM.

Dorongan dari Perusahaan

Karena pentingnya sertifikasi ini, meskipun bersifat individual Hairullah mengapresiasi perusahaan yang mau mendorong karyawannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Apalagi hal itu memang telah diatur dalam undang-undang. Tak hanya berupa dukungan materiil, dukungan moril dari perusahaan juga tak dapat diabaikan. "Sertifikasi ini bukan hanya masalah uang tapi juga kesempatan, bagaimana perusahaan memotivasi karyawannya agar mau berkembang. Meski masuk keluarnya karyawan di industri perhotelan misalnya sangat cepat, ini bisa jadi investasi besar bagi perusahaan," ucapnya.

Terkait dengan jumlah SDM pariwisata pemegang sertifikasi kompetensi di Jogja, Hairullah mengakui idealnya data selalu diperbaharui setiap tahun. Namun hal itu tidaklah mudah karena industri pariwisata di Jogja berkembang sangat pesat, hotel-hotel dan restoran baru banyak bermunculan, karyawan pun bertambah banyak. Namun berdasarkan data yang dimilikinya, pada 2016 lalu sekitar 80% SDM pariwisata yang bekerja di hotel-hotel berbintang Jogja sudah tersertifikasi.

FBM Platinum Hotel & Convention Center, Ravi Hariana menuturkan dalam praktiknya sertifikasi bisa didanai oleh pihak perusahaan atau pribadi. Pasalnya sertifikasi kompetensi ini memang murni merupakan kebutuhan pribadi namun sekaligus merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan biasanya akan membiayai sertifikasi terkait dengan kebutuhan yang harus mereka penuhi. "Misalnya kebersihan outlet [restoran] yang menuntut adanya penanggung jawab yang punya kompetensi tersebut," katanya.

Ravi menjelaskan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata punya tingkatan dan tujuan yang berbeda. Tiap-tiap SDM dapat mengambil sertifikasi sesuai yang mereka butuhkan, baik di bidang skill, manajerial, atau bahkan sertifikat kompetensi untuk dapat menjadi pengajar atau asesor. "Untuk biaya biasanya berkisar antara Rp3 juta sampai Rp5 juta. Namun ini penting dimiliki sebagai bukti kalau kami [SDM pariwisata] kompeten di bidang ini, tidak cuma klaim," tuturnya.