Siapa Pun Pemenang Pilpres 2019 Akan Hadapi Dilema Pertumbuhan Ekonomi

Siapa Pun Pemenang Pilpres 2019 Akan Hadapi Dilema Pertumbuhan EkonomiCapres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). - Antara/Hafidz Mubarak A
12 April 2019 06:27 WIB Puput Ady Sukarno Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai siapapun yang bakal menjadi presiden periode 2019-2014, bakal menghadapi dilema dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ekonom Senior INDEF, Nawir Messi mengatakan dilema yang bakal dihadapi tersebut adalah pilihan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau rendah.

"Kalau ingin pertumbuhan yang tinggi, pasti membuat impor juga tinggi, dan akan berdampak pada CAD [current account deficit], dan juga berimbas pada nilai tukar," ujarnya disela acara bertajuk Pemanasan Debat Kelima di ITS Tower, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya apabila memilih menjaga pertumbuhan di level rendah, akan berdampak pada pengangguran yang berpotensi meningkat karena ekonominya tidak mampu menyerap potensi dengan baik.

Selain itu, lanjut dia, juga bakal dihadapkan pada persoalan kuantitas dan kualitas pertumbuhan yang sudah sangat urgen untuk diperbaiki.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa ini, 2000-2018 sebesar 5,27 persen yoy. Jika pertumbuhan lima persenan yang sudah terjadi dalam 6 tahun ini tidak segera diakselerasi, maka akan sulit bagi Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Di sisi lain, mengingat perekonomian Indonesia ‘cepat panas’ atau overheating, maka target-target akselerasi pertumbuhan ekonomi harus tetap mempertimbangkan aspek stabilitas.

Selain masalah kuantitas pertumbuhan ekonomi, dari sisi kualitas juga perlu diperbaiki.

Menurutnya dukungan anggaran negara meningkat, kebijakan stimulus perekonomian tidak kekurangan, posisi sebagai negara layak investasi diperoleh (investment grade), namun sayangnya kesemuanya itu belum cukup untuk menjawab tantangan peningkatan angkatan kerja, menurunkan kemiskinan secara lebih signifikan, serta mengurangi ketimpangan.

Wajah ketimpangan pembangunan tercermin dari bergemingnya pulau Jawa terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto). Lima tahun lalu (2014) porsi Jawa sudah mencapai 57,4 persen, saat ini (2018) porsi Pulau Jawa justru naik menjadi 58,48 persen dalam pembentukan PDB nasional.

"lni menggambarkan bahwa pembangunan masih Jawa sentris," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, karakteristik pertumbuhan ekonomi nasional yang harus akan modal, yakni di mana rendahnya modal dalam negeri memaksa banyaknya investasi asing yang masuk ke tanah air.

"Siapapun rezim yang akan menyetir akan dihadapkan dilema pertumbuhan, sehingga diperlukan sopir yang tepat kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem," pungkasnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia