Penyaluran Pembiayaan UMi di DIY Rp39,5 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) telah menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah DIY kepada 11.996 debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp39,553 miliar. Guna menumbuhkembangkan usaha mikro di DIY, BLU PIP Kementerian Keuangan meneken nota kesepahaman Program Pembiayaan Ultra Mikro dengan Pemerintah DIY di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Jogja, Kamis (27/6).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan kerja sama ini sebagai komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk membangun dan menumbuhkembangkan usaha mikro dan ekosistem yang terlibat di dalamnya. "Tentu saja dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal DIY," ujar dia di sela-sela acara, Kamis (27/6).

Ia menyebutkan pembiayaan UMi dari Kemenkeu disalurkan di DIY melalui lima Lembaga Keuangan Bukan Bank. Kelima lembaga tersebut yakni KSSU BMT Mitra Usaha Mulia, KSPPS Bina Ihsanul Fikri, KSPPS Tamziz Bina Utama, PNM, dan PT Pegadaian. Untuk wilayah DIY, pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 11.996 debitur dengan total pembiayaan yang mencapai Rp39,553 miliar. Ia menjelaskan BLU PIP per 24 Juni 2019 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp2,631 triliun di seluruh Indonesia.

DIY memiliki lembaga perekonomian rakyat yang spesifik hampir tidak dapat ditemui di daerah lain di seluruh Indonesia. Pemerintah DIY memiliki lembaga keuangan mikro berupa Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) berjumlah 75 BUKP dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam pembiayaan usaha mikro. Dengan bergabungnya BUKP ke dalam program pembiayaan UMi diharapkan dapat turut serta menjangkau dan mengembangkan masyarakat usaha mikro secara lebih efektif.

BUKP sebagai salah satu penggerak perekonomian rakyat akan dilibatkan menjadi salah satu mitra penyalur linkage dalam menyalurkan pembiayaan UMi kepada pelaku usaha mikro di DIY. Namun, tidak serta merta BUKP tersebut dapat menjadi penyalur linkage untuk pembiayaan UMi. Hanya BUKP sehat dan telah memiliki sistem IT yang dipersyaratkan saja yang bisa menjadi penyalur. "Bagi BUKP yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan sistem yang memadai maka secara bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan pembinaan sehingga BUKP menjadi sehat dan terlibat dalam penyaluran pembiayaan UMi," kata dia.

Ia menjelaskan pembiayaan UMi merupakan pembiayaan berupa pemberian pinjaman kepada pelaku usaha perorangan dengan skala usaha mikro yang dilakukan melalui lembaga keuangan bukan bank. Pembiayaan UMi dapat dilaksanakan melalui konsep kolaborasi antarinstansi pemerintah. Kemenkeu dapat menyediakan dana pinjaman, tetapi pembinaan bagi usaha mikro, pemberian daftar calon debitur potensial dan pembinaan lembaga linkage di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kemenkeu siap bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk perluasan jangkauan pembiayaan UMi. Kerja sama yang diharapkan tidak hanya sebatas penyediaan alokasi dana pinjaman, tetapi juga dapat diperluas ke bidang lain seperti penyediaan tenaga pendampingan, penyediaan pelatihan, atau kerja sama lain yang sesuaikan dengan kapasitas daerah.

Pengentasan Kemiskinan

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menjelaskan selama dua dasawarsa terakhir, keuangan mikro menjadi wacana global yang diyakini sebagai metode efektif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah di negara berkembang memasukkan pengembangan ekonomi mikro pada program pembangunannya. Di Indonesia wacana keuangan mikro kembali terangkat mengikuti tren dunia. Usaha mikro merupakan aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan rakyat miskin khususnya kelompok miskin yang memiliki kegiatan ekonomi dan penyandang kemiskinan sementara.

"Sehingga, pengembangan ekonomi mikro memiliki dampak terhadap meningkatnya daya rakyat miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan secara sustainable," ungkap dia.

Gubernur DIY mengatakan kerja sama yang diteken Kamis ini merupakan wujud sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. BLU PIP juga memiliki peran sebagai pendorong lembaga keuangan yang berpengalaman dalam menyalurkan pembiayaan mikro. Penyaluran pembiayaan mikro memang membutuhkan intervensi pemerintah. Hal ini membuktikan pemerintah tetap memihak kepada rakyat tingkat bawah dan memiliki komitmen pada ekonomi kerakyatan. Adapun skema pembiayaan UMi sederhana, mudah, dan cepat dengan pembiayaan di bawah Rp10 juta untuk setiap debitur.

Angka kemiskinan sebesar 11%, tingkat pengangguran 6%, rasio gini 0,40, dan indeks inklusi keuangan 36% menjadi dasar kebijakan perencanaan skema khusus pembiayaan UMi dan implementasinya agar benar-benar tepat sasaran. "Karena masih ada KUR tetapi walaupun belum menjangkau UMi yang sebenarnya sudah visible tetapi belum bankable," papar dia.

Sekitar 44 juta UMKM atau 71% dari 60 juta UMKM belum mampu mengakses KUR karena masalah ketersediaan jaminan. Manfaat KUR hanya sampai pada UMKM. Riset Bank Indonesia pada 201 menunjukkan KUR dinikmati kelompok UMKM sebesar 79%. Merujuk TNP2K rata-rata KUR Rp12 juta hingga Rp15 juta per UMi. Data ini menunjukkan masih tersedia luas lahan untuk BLU PIP melalui channeling agecy dalam aplikasi keuangan mikro dengan pola win win solution. "Dalam MoU ini untuk penyalurannya dipersiapkan melalui BUKP sesuai tugas dan fungsinya. Pemda DIY mengapresiasi MoU ini," kata dia.