Advertisement
Ini Respons Pemerintah Menanggapi Kritik World Bank
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memaparkan materi saat acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2019 di Jakarta, Senin (26/11/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah mengakui bahwa masih ada PR lain selain insentif perpajakan apabila pemerintah ingin menarik penanaman modal asing (PMA).
Dalam kajian World Bank dengan judul 'Global Economic Risks and Implications for Indonesia', ditegaskan bahwa kebijakan insentif perpajakan tidak akan mampu menarik investasi apabila Indonesia tidak segera menyelesaikan permasalahan hambatan non-tarif yang ada.
Advertisement
"Mungkin World Bank melihat bahwa kita cukup intensif menawarkan tentang insentif pajak dan sehingga mereka memperingatkan Indonesia soal itu," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Kamis (5/9/2019).
Dalam lima tahun terakhir, Suahasil mengatakan bahwa pemerintah telah terus mengupayakan penyelesaian masalah di bidang infrastruktur dan ke depannya masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan.
Masalah-masalah tersebut antara lain terkait dengan sistem perizinan, disharmoni antara pusat dengan daerah, pasar tenaga kerja, hingga faktor dwelling time di pelabuhan Indonesia yang memakan waktu lama.
Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa insentif perpajakan bakal terus digulirkan dalam rangka menggenjot investasi di Indonesia.
"Bukan berarti kita tidak membuat lagi insentif, kita tetap buat, tapi kita tetap punya PR di tempat lain dan ini dikerjakan bersama-sama," ujar Suahasil.
Bagaimanapun, investor bakal memikirkan seluruh aspek yang ada dalam suatu negara sehingga pemerintah pun mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Adapun terkait perpajakan, pemerintah berencana memasukkan seluruh insentif-insentif yang pernah digulirkan ke dalam RUU Perpajakan terbaru.
Hal ini termasuk untuk fasilitas tax holiday, super deduction, fasilitas PPh kawasan ekonomi khusus, hingga pembebasan atau pengurangan PPh atas SBN di pasar internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dana untuk Rumah Bersubsidi Rp18,8 Triliun, Telah Dikucurkan untuk Semester I 2025
Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
KAI Operasionalkan Kereta Uap Wisata KA Baru Klinthing, Ini Rute dan harga Tiketnya
Advertisement
Inflasi Juni 2025 Capai 0,19 Persen, Harga Beras hingga Cabai Jadi Biang Kerok
Astra Motor Yogyakarta Ajak Honda Community Riding Santai Malam Hari
Pakar Energi UGM Sebut Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Sudah Tepat
Update! Harga Bahan Pangan Selasa 1 Juli 2025
Advertisement
Kelola Sampah Sepenuh Hati, Bisnis Hotel Semakin Berseri
TikTok Akan Dibeli Orang Kaya di AS, Begini Respons Pemerintah China
Libur Panjang Tahun Baru Islam, PHRI DIY Sebut Hotel Ramai hingga 4 Hari
Advertisement
Berita Pilihan
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
Advertisement
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang Tahun Baru Islam, PHRI DIY Sebut Hotel Ramai hingga 4 Hari
- TikTok Akan Dibeli Orang Kaya di AS, Begini Respons Pemerintah China
- Kelola Sampah Sepenuh Hati, Bisnis Hotel Semakin Berseri
- Semarakkan Liburan Sekolah, MORAZEN Yogyakarta dan Waterboom Jogja Gelar Lomba Mewarnai
- Update! Harga Bahan Pangan Selasa 1 Juli 2025
- Pakar Energi UGM Sebut Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Sudah Tepat
- Astra Motor Yogyakarta Ajak Honda Community Riding Santai Malam Hari
Advertisement
Advertisement
