Konsumen Nantikan Bunga KPR Turun, Akankah Terjadi?

Harianjogja.com, JAKARTA–Bank Indonesia (BI) belum lama ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di posisi 5% pada 19 Desember 2019 lalu. Namun, bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai masih tinggi sehingga banyak konsumen menahan pembelian. Pemerintah diharapkan memperhatikan hal ini.

Sebelumnya BI sudah melakukan beberapa kali penurunan suku bunga, di antaranya penurunan sebesar 25 basis poin (bps) dari 6% menjadi 5,75% pada Juli 2019. BI juga kemudian melanjutkan penurunan suku bunga acuan dengan besaran yang sama, 25 bps pada Agustus, September, dan Oktober. Dalam kurun waktu empat bulan, suku bunga acuan telah turun sebesar 100 bps. Suku bunga turun dari 6% menjadi 5% pada Oktober 2019.

Country Manager Rumah123.com Maria Herawati Manik mengatakan turunnya suku bunga acuan BI memang belum diikuti oleh perbankan lantaran perbankan yang menggulirkan KPR dan KPA (kredit pemilikan apartemen) masih perlu waktu untuk menyesuaikan.

Maria menyebut konsumen masih menanti perbankan menurunkan suku bunga KPR dan KPA. Penurunan suku bunga KPR dan KPA dinilai dapat meringankan beban masyarakat yang ingin membeli hunian atau berinvestasi properti. “Apalagi, sudah ada kemudahan berupa penurunan uang muka. Hal ini akan semakin memudahkan orang untuk memiliki hunian seperti LTV (loan to value). Pembeli juga harus mengerti adanya program-program seperti itu yang berkaitan dengan naik turunnya suku bunga,” kata Maria melalui laporan tertulis, dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Senin (30/12).

Maria menyebut jika pemerintah merelaksasi atau melonggarkan LTV, rasio LTV akan dinaikkan sehingga konsumen akan membayar uang muka (down payment/DP) lebih kecil. “Semua ini tetap bergantung pada kebijakan pemerintah yang ingin mendongkrak investasi properti,” katanya. 

Punya Terobosan

Melalui tiga skema pembiayaan perumahan, pengembang menghitung sekurang-kurangnya ada 260.000 unit kebutuhan rumah subsidi pada 2020. Pemerintah diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan agar pada 2020 tidak terjadi kekurangan kuota rumah subsidi seperti pada 2019, diperlukan sinergi dari skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera). "Jadi tahun depan [2020] setidaknya ada 200.000 unit dari FLPP, 50.000 unit dari BP2BT, dan 10.000 dari BP Tapera, itu minimal," ujarnya kepada JIBI, Senin.

Daniel mengingatkan pemenuhan kebutuhan tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi lantaran sektor properti memberi dampak pada industri lainnya seperti tenaga kerja, industri bahan baku bangunan, elektronik, dan lain sebagainya. "Ini yang harus dicari jalan keluarnya, terutama oleh pemerintah, karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan utama sesuai Undang-Undang Dasar [UUD] 1945," lanjutnya.

Apersi mengkhawatirkan investor dalam negeri seperti pengembang rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang sudah selesai membangun rumah dan siap akad. Namun KPR oleh MBR terhambat lantaran kuota subsidinya terbatas.

Daniel melanjutkan melihat angka anggaran pemerintah untuk subsidi pada 2020 yang baru tersedia 150.000 unit, diharapkan ada terobosan agar bisa segera menambah kuota tersebut. "SSB [Subsidi Selisih Bunga] kan dihapus, dulu kuotanya 225.000 unit, ini tidak akan cukup jika hanya digantikan dengan BP2BT yang kuotanya hanya 50.000, harapannya pemerintah sadar akan ini dan bisa segera mengatasinya," jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia