Wamenkeu Jelaskan Alasan Pemerintah Tambah Utang

Harianjogja.com, JAKARTA-- Wakil Menteri Keuangan (Wamanekau) Suahasil Nazara mengungkap alasan pemerintah menambah utang. Menurutnya, pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5%.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada acara Market Outlook 2020 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri para nasabah prioritas BTN.

"APBN itu adalah alat, dia alat untuk mengelola pembangunan, penerimaan adalah alat belanja adalah alat, pembiayaan alias utang adalah alat, untuk mengelola perekonomian," kata Suahasil di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Kementerian Keuangan masih mencatatkan bahwa realisasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 masih tekor atau defisit sebesar Rp353,0 triliun. Hal itu karena realisasi penerimaan lebih kecil dibandingkan belanja negara.

Defisit anggaran yang sebesar Rp353,0 triliun setara dengan 2,20% terhadap PDB, angka ini juga naik dari proyeksi awal pemerintah yang berada di level 1,84% atau setara dengan Rp296,0 triliun.

Dia menceritakan pada 2019, banyak kejadian global yang memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Salah satunya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS), dan keputusan Inggris Raya keluar dari Uni Eropa.

Di saat kondisi tersebut, Suahasil mengaku pemerintah memiliki pilihan untuk memangkas anggaran belanja. Namun, hal itu tidak dipilih dan tetap membelanjakan anggaran tersebut demi menjaga perekonomian nasional. Pasalnya, sebagian besar ekonomi Indonesia berasal dari tingkat konsumsi.

Sehingga yang terjadi adalah anggaran belanja lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Realisasi penerimaan negara Rp1.957,2 triliun per 31 Desember 2019 dari target Rp2.165,1 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp2.310,2 triliun dari target Rp2.461,1 triliun.

"Kita naikkan utangnya, kita naikkan defisitnya itu adalah pilihan sadar supaya belanja negara tidak turun, kenapa dibela-belain ngutang karena kita pertahankan perumbuhan ekonomi di level 5%, kalau tidak naikan defisit maka pertumbuhan ekonomi 5% tidak bisa diamankan," tutur Suahasil.