Bulog Usulkan Rp19 Triliun di APBN 2021, Ini Dia Peruntukannya

Harianjogja.com, JOGJA—Perum Bulog mengusulkan anggaran sebesar Rp19,051 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk program ketersediaan pangan, termasuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Dirut Perum Bulog Budi Waseso merinci anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan subsidi beras tahun 2021 sebesar Rp4,051 triliun dan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton sebesar Rp15 triliun.

"Sesuai penjelasan tersebut, maka total anggaran pangan dalam APBN 2021 yang diusulkan Bulog adalah sebesar Rp19,051 triliun," kata Budi Waseso dalam RDP yang digelar di Kompleks Parlemen DPR/MPR Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menjelaskan perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp4,051 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) 2021 sebesar Rp10.801 per kilogram, sedangkan penyaluran CBP pada 2021 diasumsikan mencapai 1,5 juta ton.

Sementara harga jual CBP yang disalurkan Bulog melalui operasi pasar ditetapkan sebesar Rp8.100 per kilogram, sehingga ada selisih Rp2.701 per kilogram. Dengan asumsi penyaluran CBP sebanyak 1,5 juta ton, anggaran yang diperlukan untuk mengganti selisih harga beras tersebut sebesar Rp4,051 triliun.

Adapun ketentuan terkait dengan perhitungan selisih harga subsidi beras diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.88/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

Buwas menambahkan hingga kini Bulog masih menjaga stok aman CBP sebesar 1 juta-1,5 juta ton, mengikuti keputusan rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar pada 28 Maret dan 27 Agustus 2018.

Akan tetapi dia mengeluhkan hingga kini penugasan kepada Bulog masih bersifat ad hoc tanpa ada jaminan kontinuitas. Penugasan tersebut dilakukan hanya pada waktu harga gabah jatuh di produsen atau saat harga beras tinggi di tingkat konsumen.

"Penugasan penyediaan stok beras ini tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran, sehingga seringkali stok berlebih," kata dia.