Vaksin Corona yang Aman Harus Jadi Prioritas

Harianjogja.com, JAKARTA-Meneraapkan vaksin Corona yang aman harus jadi prioritas, sebab setiap negara hanya memiliki satu kesempatan untuk meraih kepercayaan publik.

Hal ini diutarakan ahli epidemiologi dari Griffith University Dicky Budiman. Dicky menjelaskan pada 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memasukan penolakan vaksin sebagai 1 dari 10 ancaman kesehatan. Penolakan sejumlah vaksin telah berdampak kepada meningkatnya wabah campak, pertusis, dan influenza dalam beberapa dekade terakhir.

“Kegagalan untuk mematuhi standar keamanan dan ketelitian ilmiah riset vaksin [Corona] akan memicu ketidakpercayaan jangka panjang,” kata Dicky kepada Bisnis.com, jaringan Hariajogja.com, Minggu (18/10/2020).

Sementara itu saat ini pemerintah mengklaim telah mengamankan 270 juta dosis vaksin Covid-19 hingga tahun depan. Proses vaksinasi terhadap 160 juta orang prioritas akan dimulai pada November tahun ini.

Saat ini tiga perusahaan pembuat vaksin telah menyampaikan komitmen, yakni Sinovac, Sinofarm, dan Cansino. Pembelian dan penyerahan vaksin akan dilakukan setelah uji klinis tahap 3 rampung. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan negosiasi dengan Astra Zeneca, Novavax, Pfizer, dan CEPI terkait pengadaan vaksin.

Dipakai di Indonesia

Sinovac adalah satu vaksin yang akan dipakai Indonesia dalam jumlah besar. Uji klinis tahap 3 vaksin dari China ini tengah dilakukan di Indonesia oleh PT Bio Farma (persero) yang bersama Universitas Padjadjaran. Sebanyak lebih dari 1.500 relawan dalam tahap uji klinis.

Adapun sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan pengawasan secara ketat seluruh proses pembuatan vaksin mulai dari uji klinis hingga tahap produksi. Sejauh ini belum ada laporan efek samping vaksin Corona dari relawan yang mengikuti uji klinis tahap 3.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa BPOM melakukan evaluasi dan inspeksi dalam pelaksanaan uji klinis vaksin. “Dan harapannya nanti bisa diterbiktan izin edar obat baik melalui Badan POM dan sesuai dengan hasil yang didapat,” kata Wiku, Kamis (15/10/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com