Advertisement
Ketersediaan Energi Terbarukan, Pemerintah Terus Dorong PLN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah Pusat terus mengupayakan mendorong PLN untuk meningkatkan ketersediaan energi terbarukan. Produksi energi terbarukan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian khusus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dukungan baik dari sisi kebijakan maupun Penyertaan modal negara (PMN) telah diberikan pemerintah. Dengan dukungan tersebut proses transformasi energi ke energi terbarukan bisa semakin dipercepat.
Advertisement
"Pemerintah selalu berkomitmen untuk merespons perubahan ikilm tersebut," ujar Sri Mulyani, Senin (2/11/2020).
Sri Mulyani memaparkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan yang sedang dihadapi semua negara selain pandemi Covid-19. Ketersediaan energi terbarukan diharapkan menjadi solusi dari fenomena tersebut.
Dalam konteks PLN, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap investasi energi terbarukan bisa meningkatkan ketersediaan listrik yang ramah lingkungan. Di sisi lain, hal ini juga berkontribusi pada program elektrifikasi yang diharapkan rasionya mencapai 99,9 persen tahun ini.
"Kami selalu mengeluarkan kebijakan untuk mendukung PLN guna menghadirkan energi terbarukan," jelasnya.
Pembiayaan Korporasi
Pemerintah belum lama memaparkan perkembangan pencairan pembiayaan korporasi yang menjadi salah satu program pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai dengan bulan Oktober pembiayaan yang sudah direalisasikan umumnya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah perusahaan milik negara.
Pertama, PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial untuk PT SMF senilai Rp1,75 triliun yang terbit pada bulan Agustus 2020. Kedua untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp5 triliun yang juga telah terbit pada pertengahan Agustus 2020.
Ketiga, PMN untuk PT Geo Dipa Energi senilai Rp700 miliar yang terbit pada bulan yang lalu untuk pengembangan geotermal Dieng 2 dan Patuh 2. "Semuanya akan menarik dari sisi laverage pinjaman dari Asis Development Bank," kata Sri Mulyani, Selasa (27/10/2020).
Keempat, pemerintah juga telah menginjeksi PT Permodalan Nasional Madani senilai Rp1 triliun. Kelima, injeksi untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai Rp5 triliun. Keenam atau yang terakhir senilai Rp3,5 triliun diberikan kepada PT Hutama Karya.
Sri Mulyani menambahkan injeksi modal yang diberikan oleh pemerintah mulai mengalir ke sektor riil. "Makanya tadi beberapa program strategis nasional sudah mulai dijalankan lagi untuk ruas tol di Sumatara dan pembiayaan UMKM," kata Sri Mulyani, Selasa (27/10/2020).
Pemulihan kinerja sektor riil juga sejalan dengan program dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang ingin sektor riil terus bergerak baik itu konsumsi, investasi, maupun eksport. Pergerakan sektor riil ini akan mendorong permintan kredit dan pemulihan ekonomi.
"Karena itu kita sedang allout untuk melakukan langkah-langkah normalisasi sektor riil ini," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Meraup Berkah dari Rumput Laut dan Tulang Ikan
- Hari Ini Harga Telur Ayam Terpantau Naik hingga Rp31 Ribu per Kilogram
- Per Maret 2024, APBN Surplus Rp8,1 Triliun
- Biaya Pembangunan IKN Mencapai Rp72,1 Triliun dari APBN
- UMKM DIY Bisa Manfaatkan Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Selain Perbankan
- Kadin DIY Optimis Ekonomi Masih Stabil di Tengah Pelemahan Rupiah
- Digitalisasi Keuangan Daerah, BPD DIY Dukung Penuh Pemkot Jogja
Advertisement
Advertisement