106.000 Ton Beras Sisa Impor Turun Mutu, Bulog: Masih Bisa Diproses Kembali

106.000 Ton Beras Sisa Impor Turun Mutu, Bulog: Masih Bisa Diproses KembaliPekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis - Nurul Hidayat
31 Agustus 2021 09:17 WIB Nyoman Ary Wahyudi Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA —  Stok beras sisa impor 2018 mencapai 275.000 ton hingga awal semester kedua tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Umum (Perum) Bulog Awaluddin Iqbal. 

Stok beras sisa impor itu relatif menurun jika dibandingkan dengan data terakhir yang dirilis Bulog sebesar 275.811 ton pada Maret 2021. 

“Saat ini sisa beras impor sebesar 186.952 ton. Tetapi yang turun mutu jumlahnya masih di kisaran 106.000 ton,” kata Awaluddin kepada Bisnis, Senin (30/8/2021). 

Awaluddin mengatakan terdapat sekitar 88.000 ton beras sisa impor yang sudah dikeluarkan selama hampir satu semester belakangan. 

“Kami proses, misal di-mixing. Artinya ada beras yang bisa diselamatkan, tidak semua turun mutu dan dijual dengan mekanisme kami,” tuturnya. 

Di sisi lain, dia mengakui BUlog masih belum memiliki keputusan ihwal stok beras sisa impor yang terlanjur mengalami penurunan mutu tersebut. Hanya saja dia mengeklaim beras itu masih dapat disalurkan kembali ke masyarakat. 

“Perlu dicatat beras turun mutu ini bukan berarti tidak bisa disalurkan. Masih bisa diproses kembali,” kata dia. 

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengemukakan utang pemerintah kepada perusahaan setidaknya mencapai Rp4 triliun. Utang ini timbul karena Bulog melaksanakan tugas pengelolaan cadangan pangan pemerintah dengan mengandalkan pinjaman komersial.

Budi mengatakan potensi beban utang Bulog juga bisa bertambah dengan masalah pada beras stok lama yang tak kunjung diselesaikan. Perusahaan tercatat mengimpor 1,78 juta ton beras pada 2018 dan hasil pengadaan luar negeri tersebut masih tersisa.

“Ini sudah rapat 3 kali rakortas [rapat koordinasi terbatas], tetapi tidak putus-putus juga karena ini bukan tanggung jawab pure Bulog. Status beras ini adalah CBP dan penugasan adalah dari pemerintah. Kita impor juga karena penugasan pemerintah untuk CBP. Namun setelah itu tidak digunakan,” kata Budi dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (30/8/2021).

Budi menjelaskan pemerintah bahkan belum melunasi biaya kerugian dari beras turun mutu disposal sebesar 20.000 ton pada 2019 dengan nilai Rp173 miliar. Adapun utang Rp4 triliun tersebut mencakup pembayaran pemerintah untuk beras bencana alam dan bantuan PPKM, serta pengadaan gula untuk cadangan stabilitas harga pangan (CSHP).

“Sampai sekarang utang negara dengan Bulog itu hampir Rp4 triliun belum dibayar. Sedangkan ini bunganya komersil, jadi bunga berjalan. Ini termasuk beras yang kita beli, itu sudah menahun [usianya] perawatannya mahal. Karena itu kita rawat dengan biaya tinggi sedangkan kualitasnya pasti turun. Kita jual tidak mungkin harga mahal,” ujarnya.

Data terakhir yang dirilis Bulog pada Maret 2021 menunjukkan stok beras sisa pengadaan luar negeri 2018 mencapai 275.811 ton, sekitar 106.642 ton di antaranya telah mengalami penurunan mutu.

Sumber : bisnis.com